Anggaran Infrastruktur Jalan Kota Bandung Melonjak Jadi Rp300 Miliar, DPRD Tagih Kualitas Nyata

 

Anggaran infrastruktur jalan di Kota Bandung mengalami peningkatan drastis pada tahun 2026, dari Rp130 miliar menjadi Rp300 miliar.

Kenaikan anggaran tersebut diharapkan bisa dibarengi dengan peningkatan kualitas jalan. Harapan itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, kepada Koran Gala, Minggu 22 Februari 2026.

"Kami di DPRD tentu mengapresiasi adanya peningkatan anggaran infrastruktur jalan dari Rp130 miliar menjadi Rp300 miliar. Tetapi perlu ditegaskan, masyarakat tidak sedang menunggu kenaikan angka anggaran, melainkan peningkatan kualitas jalan yang benar-benar dirasakan di lapangan," ungkap Andri Rusmana.

Perbaiki Jalan

Menurutnya, kenaikan anggaran harus dibaca sebagai tanggung jawab yang lebih besar, bukan sekadar keberhasilan administratif. Pengalaman selama ini menunjukkan, persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran, tetapi pada ketepatan prioritas, kualitas pekerjaan, dan konsistensi pemeliharaan.

Untuk itulah, kata Andri, pola lama harus diubah. Kalau pola lama masih dipakai, maka anggaran besar berpotensi hanya menghasilkan perbaikan jangka pendek. Pemkot Bandung harus fokus dan jelas dalam memperbaiki jalan.

"Kami mendorong agar fokusnya jelas, jalan yang rusak berat, jalur dengan mobilitas ekonomi tinggi, serta wilayah permukiman yang selama ini sering luput dari perhatian. Jangan sampai masyarakat melihat jalan mulus hanya di titik-titik tertentu, sementara banyak ruas lain tetap bermasalah," terangnya.

Selain itu, tutur Andri, pembangunan jalan tidak bisa berdiri sendiri. "Kalau drainase tidak dibenahi, maka perbaikan jalan hanya akan mengulang siklus rusak yg diperbaiki setiap tahun, ini yang harus diputus melalui perencanaan yang lebih terintegrasi," ujarnya.

Dikatakannya, secara teori anggaran sebesar ini bisa menghadirkan jalan yang mulus. Namun, hal ini juga sangat bergantung pada keberanian pemerintah menjalankan program berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar mengejar serapan anggaran atau pencitraan proyek.

"DPRD akan mengawal agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan warga. Karena pada akhirnya, publik menilai bukan dari besarnya anggaran, tetapi dari kondisi jalan yang mereka lalui setiap hari," paparnya.