Runtuhkan Sekat, Seutuhnya Menjadi Rumah Rakyat

 

Tiada lagi yang berjuang sendirian. DPRD mendengar dan turun langsung ke masyarakat. Komitmen untuk lebih responsif.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Asep Mulyadi merasa pilu setiap mendengar kabar anak putus sekolah atau warga yang terbaring sakit tanpa akses medis. Itu sebabnya, Asep memiliki harapan besar untuk meletakkan fondasi tentang kemandirian kota yang menjadi pusat urban dan metropolitan utama di Jawa Barat. “Seharusnya tidak ada lagi warga yang merasa berjuang sendirian," kata Asep.

Anggota DPRD Kota Bandung

Ada misi besar yang ia canangkan, yakni meruntuhkan sekat dan menjadikan DPRD Kota Bandung sebagai 'Rumah Rakyat' yang sesungguhnya. Ia tak ingin parlemen dipandang sebagai benteng birokrasi yang kaku, protokoler berliku, dan jauh dari jangkauan publik. "Kami berupaya mendefinisikan secara serius bahwa kantor DPRD itu bukan sekadar kantor pejabat," ujarnya.

Asep menginisiasi terobosan ‘DPRD Mendengar’. Program ini tak hanya formalitas administratif, tetapi sebuah gerakan aktif di mana pimpinan dan anggota dewan didorong lebih sering turun ke lapangan. Bagi Asep, setiap anggota dewan sebagai representasi masyarakat harus hadir di tengah warga, menjemput aspirasi sebelum ada yang mengeluh.

Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi

Upaya modernisasi kanal komunikasi melalui Humas Protokol dan digitalisasi aspirasi dilakukan. Misalnya, menjadikan media sosial bukan lagi etalase kegiatan, melainkan pintu gerbang pengaduan yang responsif. Hingga kini, sistem tersebut masih terus disempurnakan sebagai bentuk komitmen untuk lebih responsif terhadap curhat warga. "Saya ingin kami semua menjadi sosok yang bisa diajak diskusi di mana saja, bahkan di warung kopi sekalipun," kata Asep.

Warga Kota Bandung memiliki ekspektasi begitu tinggi terhadap kota dan pemimpinnya. Dia menilai, jabatan saat ini bukan kehormatan, melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus dipikul.

Asep menyoroti angka kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi di Kota Bandung. Sementara Pemerintah Kota Bandung memiliki program Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Prakarsa Bandung Utama) yang berfokus pada perbaikan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, dan ekonomi.

DPRD Kota Bandung mendorong agar program yang berdampak terhadap problematika di tingkat wilayah dapat dimaksimalkan. DPRD Kota Bandung juga terus memastikan agar setiap alokasi anggaran dapat terserap di dalam program pemberdayaan.

Pihaknya juga akan fokus mengawal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat rukun warga, kelurahan, hingga kecamatan. Meski demikian, Asep melanjutkan, tidak semua harapan bisa terakomodasi karena pada tahun ini terdapat efisiensi, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), dan hal-hal lainnya, sehingga perlu penyesuaian.

Asep mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam memastikan efisiensi dan transparansi anggaran Pemerintah Kota Bandung. Termasuk memantau agar program tersebut benar-benar dapat dirasakan dampaknya secara signifikan.

Menurut Asep, Kota Bandung harus memiliki perisai yang kuat untuk menjadikan Bandung sebagai kota yang mandiri secara ekonomi dan pangan. "Kota mandiri itu penting agar kita tidak terus-menerus tergantung pada tekanan luar, terutama soal kebutuhan pangan dasar," ujarnya.

Terlebih, dia menambahkan, Bandung dan kreativitas adalah dua sisi koin yang tak terpisahkan. Itu sebabnya, Asep ingin menjadikan komunitas kreatif sebagai motor penggerak ekonomi.

"Kami tengah memperkuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan Toko Modern. Tujuannya, memastikan produk UMKM lokal mendapatkan tempat di rak-rak utama, bukan hanya pelengkap,” kata Asep. “Termasuk mendorong pelaku UMKM agar dapat bersaing di era digitalisasi, di pasar global.”