Janji Ketua DPRD Kota Bandung Kawal Kesejahteraan Buruh

DPRD Kota Bandung memastikan akan terus mengawal kesejahteraan buruh. Meskipun menghadapi banyak tantangan perekonomian, ada sejumlah hak pekerja yang perlu diperhatikan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi saat menghadiri acara Disnaker Kota Bandung dengan sejumlah serikat buruh, Selasa (12/8/2025). Dalam pernyataannya, Asep Mulyadi mengapresiasi soliditas serikat buruh dan pekerja yang tetap berkomitmen menjaga kondusifitas di Kota Bandung.

Ketua DPRD bersama para buruh

"Tentu saja ini merupakan bagian bagaimana kita berupaya terus menjalin hubungan industrial yang harmonis, kemudian juga dinamis. Tentu di dalamnya demokratis juga ya. Dan berkeadilan antara unsur-unsur pekerja, unsur guru, kemudian pengusaha. Kemudian juga unsur pemerintah, sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan iklim usaha yang positif," katanya.

Kang Asmul, sapaannya, mengatakan para pengusaha banyak menghadapi tantangan situasi ekonomi global dan lokal. Namun demikian, semuanya masih bisa bertahan karena komitmen seluruh elemen untuk menjaga kondusifitas.

Di sisi lain, kata dia, para buruh dan pekerja yang masih tetap bertahan, tidak terkena PHK, juga hal yang patut disyukuri. Mengingat, saat ini banyak rekan-rekan pekerja di daerah-daerah lain, bahkan di Kota Bandung yang mengalami PHK.

"Tentunya bagi kita yang sekarang masih dipercaya, masih bisa bekerja, beraktivitas, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan gaji, itu juga pasti disyukuri oleh kita semuanya. Dan mudah-mudahan kondisivitas ini bisa terus dijalin, sehingga ke depan apa yang kita dapatkan hari ini bisa jauh lebih baik di masa yang akan datang," katanya.

Kang Asmul menambahkan, pekerja bukan lagi dianggap sebagai pelengkap dari sebuah industri, tetapi sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan dunia kerja. Tantangan di dunia buruh saat ini semakin meningkat, mulai dari biaya kehidupan, operasional, biaya keluarga yang ikut meningkat, sementara itu, biaya operasional setiap perusahaan pasti akan meningkat setiap tahun.

"SDM-nya pasti harus naik kemudian operasional harus naik. Artinya memang dibutuhkan dalam sebuah kota atau wilayah ada kondisifitas antara pengusaha, kemudian pekerja, dan tentu saja semua termasuk bagian pengubahan dan sebagainya," ujarnya.

DPRD Kota Bandung juga mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk menjalankan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sebab dalam regulasi tersebut, ada sejumlah hak pekerja yang mesti difasilitasi pemerintah daerah.

"Di situ (Perda) ada bus buruh, kemudian juga ada rusunawa, dan juga ada beras ya, di situ. Kami akan coba terus kawal, ya, di masa yang akan datang agar Perda ini betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah kota, karena kalau dilaksanakan oleh pemerintah kota jadi saya yakin pengeluaran teman-teman buruh juga akan semakin kecil," ungkapnya.

"Kalau pengeluaran kecil walaupun pendapatannya naiknya tidak signifikan tentu saja ini akan membahagiakan buat kita semuanya. Insyaallah mohon doanya dari teman-teman mudah-mudahan kami di DPRD akan terus mengawasi supaya Perda ini betul-betul dilaksanakan karena sudah jelas ada Perda-nya, ya," tuturnya menambahkan.

Oleh karena itu, ia mengajak semua serikat pekerja yang ada di Kota Bandung untuk membangun Bandung secara bersama-sama. "Saya pikir ini suatu hal yang harus ditingkatkan di masa yang akan datang, yang program-program untuk terus menjaga forum silaturahim ini tetap kondusif, karena sekali lagi apa yang dilakukan hari ini itu dampaknya sangat besar untuk perkembangan ekonomi di kota Bandung. Di kesempatan ini juga, kita harus bersyukur ada Dinas Ketenagakerjaan yang hadir karena Disnaker adalah sekali lagi menjadi dinamisator dan sekaligus pelindung hak-hak pekerja sebagai bagian dari tugas negara," pungkasnya.