SPMB Bergulir, Komisi IV Kota Bandung Minta Pemkot Lebih Selektif dalam Pelaksanaannya

 

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Bandung telah bergulir. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung Elton Agus Marjan mendorong Pemkot lebih selektif dalam pelaksanaan.

Elton menguraikan, SPMB atau yang dulunya disebut PPDB selalu menjadi momen tahunan yang membuat riuh masyarakat. Bukan tanpa alasan, karena banyak persoalan ataupun keluhan dari masyarakat yang biasa muncul di momen tersebut.

Proses Pendaftaran SPMB

Mulai dari persoalan kartu keluarga, hingga jual beli bangku. Karenanya, Elton mendorong Pemkot Bandung bisa lebih selektif dalam implementasi tahun ini.

“Semoga kali ini bisa lebih selektif. Sehingga berbagai persoalan itu tidak lagi muncul,” jelasnya, Kamis (15/5).

Politikus PKS itu melanjutkan, ia berharap berbagai lembaga terkait proses SPMB itu bisa bekerja dengan maksimal, termasuk berkolaborasi dengan stakeholder lain dalam fungsi pengawasan.

Misalnya untuk Dinas Pendidikan sebagai pelaksana bisa menyiapkan sistem dengan baik. Lalu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga selektif dalam penerbitan kartu keluarga di momen SPMB ini.

“Mudah-mudahan pelaksanaan SPMB tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya,” cetusnya.

Elton melanjutkan, DPRD Kota Bandung terutama Komisi IV juga bakal terjun mengawasi langsung pelaksanaan SPMB. “Jika perlu nanti kami akan ikut monitor ke lapangan,” bebernya.

Menurut Elton, SPMB kali ini memang telah berubah nama dari pada mekanisme sebelumnya. Tapi jika ditelaah, secara prinsip masih belum banyak perbedaan. Makanya peluang berbagai praktik pelanggaran atau kecurangan itu masih mungkin terulang kembali.

Dalam kesempatan itu, Elton juga mengimbau agar masyarakat untuk tidak terlalu resah terkait perbedaan antara sekolah negeri dan swasta, apalagi soal sekolah unggulan.

Sehingga jika memang kuota sekolah negeri penuh, maka sekolah swasta bisa menjadi opsi alternarif.

Elton juga terus mendorong bahwa pendidikan antara sekolah swasta maupun negeri itu peru disetarakan. Sehingga pemerintah daerah pun juga perlu berpihak ke sekolah negeri ataupun swasta.