Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota
Bandung, Andri Rusmana mengaku telah menerima aspirasi dari para pegawai
honorer di Kota Bandung. Mayoritas dari mereka mengeluhkan nasib tenaga honorer
yang tak pasti, serta khawatir jumlah honorer akan terus bertambah. Terlebih,
tidak semua tenaga honorer yang selama ini bertugas, lolos menjadi ASN Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Andri menyebut bukan hanya guru,
tenaga honorer tersebut juga termasuk tenaga administrasi, penjaga sekolah,
yang beberapa di antaranya menjadi tenaga honorer hingga belasan sampai puluhan
tahun.
 |
| Tenaga Honorer |
"Jadi data tenaga honorer di Kota Bandung memang harus disepakati jumlah outstanding (jumlah terakhir) nya berapa. Intinya jangan sampai ada penambahan lagi guna memudahkan target penyelesaian," kata Andri.
"Penyelesaian formasi setiap
tahunnya harus mempunyai progres yang jelas, sehingga setiap tahunnya
pengurangannya jelas. Formasi jabatan kemudian kita konsultasikan dengan BKSDM
untuk mengajukan kuotanya," lanjut Andri.
Andri yang juga anggota komisi D
DPRD Kota Bandung, memastikan sebetulnya dari segi anggaran, Kota Bandung harus
siap untuk upah tenaga honorer. Hanya saja, memang perlu ada dorongan regulasi
yang ditentukan pemerintah pusat.
"Kota Bandung seharusnya
lebih siap secara anggaran, dibanding kabupaten atau kota lain. Karena APBD-nya
jauh lebih besar," katanya.
Meski begitu, kata Andri, jika
memang bakal ada kebijakan baru untuk menentukan nasib tenaga honorer, ia
berharap ada sejumlah hal yang dievaluasi. Hal ini merujuk pada pertimbangan
penting pengangkatan status tenaga honorer yang didasarkan pada masa kerja.
"Jadi data honorer ini harus
disepakati dulu. Faktor pengabdian dipertimbangkan. Jangan sampai yang sudah
belasan, puluhan tahun bertugas dikesampingkan," ujar Andri.
"Maka di tahun politik ini,
harapannya nanti pemimpin terpilih bisa membuat kebijakan secara nasional,
untuk bisa membuat kuota formasi jabatan tenaga pendidik dan non pendidik
diselesaikan dengan cepat," lanjutnya.
Selanjutnya saat ini, setelah
menampung aspirasi dari para tenaga honorer, Andri mengatakan akan menjadi
bahan pertimbangan kebijakan selanjutnya.
"Apalagi data yang kami
peroleh ini bukan asumsi, tetapi hasil fakta di lapangan. Kami akan
koordinasikan dengan teman-teman di pusat (DPR RI). Di Kota Bandung, kami DPRD
juga akan terus memperjuangkan," tutur Andri.
Ahmad Farid Fakhrullah
0 Komentar