Bantuan Korban Citarum Harum Masih Terganjal Dasar Hukum

 

Tertundanya Pemberian dana kerohiman kepada masyarakat yang terdampak program Citarum Harum menimbulkan rasa kecewa. Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Iwan Hermawan, pihaknya sudah menganggarkan dana kerohiman sebesar 4.3 miliar namun untuk pencairan dana tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih mencari dasar hukum.

Iwan Hermawan

Menurut data Dinas Sosial, Kecamatan Batununggal menjadi kecamatan yang warganya banyak terdampak sekitar 3000 kepala keluarga dibandingkan kecamatan lainnya. Ini bukan angka yang sedikit, Iwan berharap Pemkot Bandung memperhatikan nasib masyarakat yang terdampak, mengingat perekonomian masih belum stabil.

"Komisi D akan memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kota memperhatikan warga yang terdampak sesuai aturan dan perundangan yang berlaku," kata Iwan Hermawan.

Politisi PKS ini pun mendorong Pemkot Bandung agar gerak cepat berkoordinasi dengan Kemendagri, untuk menentukan dasar hukum yang digunakan agar bantuan dapat segera diberikan kepada masyarakat yang terdampak program Citarum Harum.

"Ketika kita mencari dasar hukum dari dana kerohiman ini, ini masih didiskusikan di bagian hukum karena ketika kita mengaca pada Perpres no 15 tahun 2018 bahwa program ini adalah program strategis nasional, kemudian dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara humanis dan ada pembahasan tentang relokasi penduduk, cuman disisi lain, penduduk yang dibantaran itu sebetulnya adalah penduduk yang tidak menempati tanah yang tidak sah bukan miliknya," kata Iwan Hermawan.

Tambahnya, jadi belum selesai ditataran Pemkot, karena mereka harus mencari dasar hukum, jangan sampai kita mengganggarkan, kita memberikan alokasi bantuan kepada masyarakat tetapi ternyata bantuan itu tidak diizinkan.

Iwan mencermati bentuk bantuan Pemkot Bandung yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak, bila bentuk bantuan sosial maka penerima termasuk kedalam DTKS, namun kenyataannya tidak semua termasuk DTKS.

Pemkot Bandung diharapkan mampu memberikan solusi terbaik agar bantuan segera diterima.

"Kalo bentunya bansos, masyarakat yang terdampak harus masuk adata DTKS, sementara warga yang terdampak tidak semua DTKS, bagaimana ini prosesnya ini harus di follow up oleh Pemkot, bisa mencari solusi yang paling memungkinkan untuk membantu warga yang terdampak," ujar Iwan Hermawan.

 

Ahmad Farid Fakhrullah