Pemerintahan Jokowi Ma'ruf
dinilai tidak serius dalam mengelola negara. Terkesan main-main dengan urusan
yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang salah satunya soal kenaikan
harga BBM bersubsidi.
 |
| Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono |
"Masyarakat diprank sama pemerintah. Sebelumnya ada informasi BBM naik. Akibatnya pada malam 31 Agustus masyarakat antri di SPBU. Ada panic buying," kata Ketua Fraksi PKS Kota Bandung Iman Lestariyono, usai unjuk rasa penolakan kenaikan BBM di seputar Cikapayang, Kota Bandung, Sabtu (10/9).
Setelah ada panic buying, lanjut Iman, ternyata pada 1 september pemerintah tak
jadi nenaikan harga BBM.
"Masyarakat kan nanya harga
minyak mentah dunia turun, tapi pemerintah malah menaikan harga BBM
bersubsidi," katanya.
Saat masyarakat sudah mulai
tenang, kata Iman, tiba-tiba pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM
bersubsidi tanpa pemberitahuan sebelumnya.
"Diluar dugaan pada tanggal
3 September pemerintah menaikan harga BBM saat harga minyak mentah dunia
turun," ujarnya.
Selain buruknya komunikasi publik
dalam mensosialisasikan kenaikan harga BBM, Iman menilai pemerintah telah
melakukan pembohongan publik soal besaran subsidi BBM yang ditanggung oleh
APBN.
"Harusnya pemerintah
transparan dalam hitunga hitungan anggaran negara," ujarnya.
Menurut politisi PKS tersebut, hitung-hitungan
anggaran pusat untuk subsidi BBM sudah aman. Dimana pemerintah sudah
memprediksi harga di angaka 100 USD per barel. Sekarang kan masih dikisara 87
an US dolar per barel.
"Harusnya aman dong,"
pungkasnya.
Ahmad Farid Fakhrullah
0 Komentar