Kebijakan pemerintah yang
mewajibkan penggunaan aplikasi Mypertamina saat membeli pertalite sangat
memberatkan masyarakat kecil yang sehari hari membutuhkan bahan bakar. Demikian
disampaikan Anggota DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, Jumat (1/7).
"Tidak semua orang mempunyai
HP smartphone," ujar politisi PKS tersebut.
Sementara, kata Andri, perbedaan
harga pertalite dengan pertamax cukup besar.
"Artinya masyarakat kecil
yang kebanyakan pelaku UMKM dan buruh harus menambah pengeluaran supaya mereka
tetap bisa mencari nafkah," tuturnya.
 |
| H. Andri Rusmana, S.Pd.I. |
Andri berharap pemerintah tak
membuat kebijakan yang menambah kesulitan masyarakat kecil yang perekonomiannya
belum sepenuhnya pulih pasca dihantam pandemi Covid-19.
"Pada prinsipnya, pertalite
itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecil," kata dia.
Ia juga mengimbau agar para
pengusaha SPBU menambah pompa pertalite yang khusus melayani pengguna kendaraan
roda dua agar mencegah terjadinya kerumunan dan antrian.
"Saat ini hanya dibuka satu
sampai dua pompa. Harusnya bisa mencapai empat sampai enam pompa disetiap SPBU
khusus pertalite sehingga masyarakat kecil dapat terlayani dengan baik,"
kata Andri.
Sebagai wakil rakyat, Andri
mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut atau setidaknya
ditunda hingga perekonomian masyarakat kecil sepenuhnya pulih.
"Jangan sampai kemampuan
masyarakat kecil memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi keluarganya
terganggu," tandasnya.
Andri juga meminta agar
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung tak berpangku tangan karena
persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Pemprov Jabar dan Pemkot
Bandung menunjukan keberpihakannya pada masyarakat kecil," tandasnya.
Ahmad Farid Fakhrullah
0 Komentar