Evaluasi DPRD, Belum Ada Terobosan Besar Atasi Macet, Banjir, dan Sampah di Bandung

 

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menilai sejumlah persoalan klasik perkotaan masih menjadi tantangan utama dalam satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Tiga isu yang menjadi perhatian utama adalah kemacetan, banjir, dan pengelolaan sampah yang dinilai belum sepenuhnya tertangani secara tuntas.

Asep menyebut tiga persoalan tersebut sebagai “tiga dosa besar” yang selama ini membayangi kualitas hidup warga Kota Bandung. Menurut dia, pemerintah kota perlu menghadirkan langkah yang lebih berani dan sistematis agar permasalahan tersebut tidak terus berulang setiap tahun.

Dalam hal pengelolaan sampah, DPRD mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat pendekatan desentralisasi pengolahan sampah di tingkat kewilayahan. Upaya ini dinilai penting agar pengelolaan sampah tidak hanya bertumpu pada tempat pembuangan akhir (TPA).

Sampah di Kota Bandung

“Pemkot perlu lebih berani melakukan desentralisasi pengolahan sampah di tingkat kewilayahan, bukan hanya mengandalkan TPA. Dengan begitu, volume sampah yang dibuang ke TPA bisa berkurang secara signifikan,” ujar Asep.

Sementara itu, persoalan banjir dan kemacetan dinilai membutuhkan koordinasi lintas wilayah yang lebih kuat. Asep menilai Kota Bandung tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan dua persoalan tersebut karena berkaitan erat dengan dinamika kawasan Bandung Raya.

Selain itu, DPRD juga menilai bahwa hingga saat ini belum terlihat terobosan besar yang mampu mengubah kondisi secara drastis bagi kualitas hidup masyarakat sehari-hari.

“Upaya memang sudah ada, tetapi belum terlihat terobosan yang bersifat game changer. Rakyat membutuhkan solusi yang terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat mereka keluar rumah di pagi hari,” kata dia.

Di sisi lain, DPRD juga mengingatkan Pemerintah Kota Bandung agar lebih waspada terhadap potensi tekanan ekonomi, khususnya terkait fluktuasi harga pangan global yang dapat memicu inflasi di tingkat lokal. Untuk itu, DPRD mendorong penguatan ketahanan pangan kota melalui program urban farming yang lebih terintegrasi.

Menurut Asep, langkah tersebut dapat menjadi salah satu strategi untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meningkatkan kemandirian pangan di tingkat perkotaan.