Menjaga dan memperkuat
kepercayaan publik sangat penting sebagai fondasi utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif.
Hal tersebut ditegaskan
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, saat
menjadi narasumber talk show di Radio Sonata, Bandung, pada Kamis, 23 Oktober
2025.
Menurut Susanto, kepercayaan
publik merupakan elemen penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan
masyarakat.
"Kepercayaan publik sangat
berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk
dalam hal kepatuhan terhadap pajak dan keterlibatan dalam berbagai program
pemerintah. Karena itu, kepercayaan publik harus terus dijaga dan diperkuat,"
ujarnya.
Ia mengakui tantangan yang
dihadapi Kota Bandung cukup kompleks, mulai dari kemacetan, persoalan sampah,
hingga penanganan banjir. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DPRD,
dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi berbagai permasalahan
tersebut.
"Membangun Kota Bandung
tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan gotong
royong seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, insyaallah
berbagai persoalan kota dapat diselesaikan," ujarnya.
Terkait hasil Survei Penilaian
Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Susanto mengakui bahwa sejumlah kasus hukum yang sempat menimpa pejabat di
lingkungan Pemkot Bandung turut mempengaruhi hasil survei tersebut.
Namun, pihaknya memberikan
apresiasi kepada Wali Kota Bandung M. Farhan, yang saat ini aktif menggandeng
KPK untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas
aparatur.
"Langkah Wali Kota
menggandeng KPK untuk melakukan deteksi dini merupakan upaya strategis dalam
membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi
bagian dari upaya pencegahan agar seluruh perangkat daerah memahami batasan dan
ketentuan yang berlaku," katanya.
Susanto menerangkan pentingnya
pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada prinsip good governance,
clean government, serta kualitas pelayanan yang paripurna. Ia menegaskan bahwa
seluruh warga harus memperoleh layanan yang setara tanpa diskriminasi.
"Seluruh pelayanan publik
harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar masyarakat mendapatkan
layanan yang optimal, adil, dan profesional," ujarnya.
Merespons pertanyaan dari warga
terkait PKL, Susanto memastikan bahwa Satpol PP Kota Bandung senantiasa
melibatkan unsur TNI dan Polri dalam setiap kegiatan penertiban, untuk
memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kami selalu mengingatkan
agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis. Salah satu contoh pendekatan
yang baik adalah sistem penertiban bertahap, seperti pemberian kartu kuning
hingga kartu merah bagi pelanggaran berulang. Ini bisa menjadi inspirasi
penerapan di Bandung," tuturnya.
Oleh karena itu, ia mengajak
masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kebersihan
lingkungan melalui berbagai kanal pelaporan resmi, baik secara langsung maupun
melalui media sosial.
"Petugas di lapangan
memiliki keterbatasan, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Jika
kita bersama-sama menjaga lingkungan dan menegakkan aturan, maka citra Bandung
sebagai Kota Kembang yang tertib, indah, dan nyaman akan kembali terwujud,"
ujarnya.
0 Komentar