Dewan Dorong Pemkot Layani Kebutuhan Dasar Masyarakat Kota Bandung

 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kota Bandung yang dibahas Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Kota Bandung sudah masuk tahap finalisasi. Saat ini sedang dilakukan fasilitasi raperda tersebut ke Gubernur Jawa Barat.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai, kemudian bisa diparipurnakan dan disahkan, " ujar anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi.

Kondisi Pasar di Kota Bandung

Sebagaimana diketahui, kata Asep, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Tentunya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkewajiban untuk melayani kebutuhan dasar ini.

"Dan kita tahu bahwa kebutuhan konsumen akan pangan di Kota Bandung ini hampir 96,4 persen didatangkan dari luar Kota Bandung. Oleh karena itu, tentu harus ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah supaya bisa melakukan tata kelola pelayanan pangan agar mencukupi kebutuhan masyarakat di Kota Bandung ini," jelasnya.

Dikatakannya, ada beberapa poin penting yang dibahas dalam perda ini. Pertama, terkait tujuan dibahasnya perda ini, yakni untuk memberikan pelayanan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan.

"Sehingga bagaimana kebutuhan pangan ini tersedia, terjangkau oleh masyarakat dan hal yang paling penting adalah keamanannya harus dipastikan oleh Pemkot Bandung bahwa pangan yang tersedia baik bidang pertanian maupun perikanan itu aman. Aman itu bisa berarti sehat dan halal," terangnya.

Poin penting lainnya, kata Asep, kondisi Kota Bandung yang bukan termasuk wilayah produksi pertanian dan perikanan. Oleh karena itu, lahan-lahan yang sekarang ini disediakan untuk lahan pertanian harus dioptimalkan supaya bisa menyediakan kebutuhan tersebut.

Namun tentunya lahan pertanian yang ada di Kota Bandung itu, lanjut Asep, tidak bisa memenuhi kebutuhan warganya. Maka sebagai langkah antisipasi harus menyediakan gudang-gudang cadangan pangan.

"Walaupun nanti dalam implementasinya, dinas tertentu berkoordinasi atau bahkan bekerja sama dengan perusahaan perusahaan daerah, misalnya Perumda Pasar Juara, " ujarnya.

Dikatakannya, Kota Bandung pun harus mengantisipasi ketahanan dan penanganan kerawanan pangan. Karena bisa saja suatu saat Kota Bandung kesulitan suplai dari daerah lain.

"Alhamdulillah Kota Bandung punya program bagus, namanya urban farming yang sekarang sudah mendunia. Tinggal bagaimana ini dioptimalkan supaya produk-produk yang ditanam bisa memberikan hasil yang optimal," ungkapnya.

Untuk hasil yang lebih optimal, ungkap Asep, urban farming di setiap daerah bisa ditanami tanaman yang berbeda. Sehingga tiap bulan terus menerus ada panen secara bergiliran.

"Sehingga tidak sekedar mengisi tanah-tanah yang kosong, memanfaatkan ruang-ruang halaman kita, tetapi bagaimana ini memberikan produktivitas untuk mengantisipasi ketahanan dan kerawanan pangan kita," tuturnya.

Lewat perda ini, kata Asep, Pemkot Bandung juga didorong untuk melakukan kerja sama, bukan hanya sebatas dengan pihak swasta, perguruan tinggi, instansi-instansi lain, tapi juga dengan pemerintah kota/kabupaten lain yang menyuplai kebutuhan pangan.

"Ini sangat penting supaya kita sebagai konsumen dan kabupaten/kota lain sebagai produsen, itu bisa menjadikan Kota Bandung prioritas, jika ada hal-hal tertentu dalam kerawanan pangan maka kita ada jaminan bahwa ketersediaan pangan di Kota Bandung terpenuhi," ujarnya.

Selain itu, kata Asep, pihaknya menginginkan adanya pemberian insentif dan disinsentif untuk wilayah-wilayah tertentu yang selama ini dijadikan pertanian. Misalnya dengan pengurangan pembayaran PBB karena mereka sudah memberikan kontribusi menjadikan lahannya sebagai lahan pertanian. Hal ini juga supaya lahan mereka tidak dialihfungsikan.

"Bicara soal pelayanan di bidang pertanian dan perikanan ini juga harus ada keseriusan dan kesungguhan dari pemerintah, di mana lahan pertanian yang ada disupport secara infrastruktur, misalnya irigasi atau pengairan. Karena kalau lahan pertanian yang ada sekarang tidak dioptimalkan, tidak dimanfaatkan, ya tidak akan menjadi sesuatu hal yang memberikan efektivitas untuk kebutuhan masyarakat Kota Bandung," pungkasnya.

 

 

Ahmad Farid Fakhrullah