Dukung Pembongkaran Halte, Ketua DPRD Kota Bandung: Tidak Laik Fungsi

 

Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mendukung rencana pembongkaran halte, daripada tempat tersebut digunakan untuk hal negatif.

Pembongkaran halte tersebut sudah sesuai dengan hasil telaah yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung.

"Saya kira itu hasil telaah Dishub. Selama itu positif, kemudian fungsinya lebih terasa lagi untuk transportasi publik tentu ini menjadi sebuah hal mendorong budaya transportasi publik," ungkap Tedy.

H. Tedy Rusmawan

Menurutnya, beberapa halte kondisinya kotor dan bau. Melihat kondisi ini, tentunya halte tersebut jangan dibiarkan begitu saja. Apalagi dikhawatirkan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak tepat.

"Kalau haltenya serba kotor, bau, kemudian juga dipergunakan untuk hal yang tidak tepat apakah mau dibiarkan seperti itu, kan tidak," ujarnya.

"Contohnya halte di jalan Sukabumi. Kita tidak paham, apakah itu contoh atau digunakan? Bentuknya memang unik, tapi enggak aksesible, orang susah masuk. Daripada hal itu tidak berfungsi dan juga sudah rusak, masa mau dibiarkan," sambungnya.

"Daripada jadi tempat tidak jelas, kotor, kumuh, kemudian juga membuat orang enggak suka ke transportasi publik," tuturnya.

Apalagi, ungkap Tedy, halte baik TMB (Trans Metro Bandung) maupun angkutan umum bentuknya bervariasi. Karena ada sebagian yang merupakan bantuan.

Di beberapa halte pun terdapat tulisan Bandung Juara, atau Bandung Bermartabat dan bahkan di beberapa halte tidak ada tulisan sama sekali.

Seharusnya, kata Tedy, ada standarisasi untuk halte agar bentuknya sama. Halte pun tak perlu dilihat mewah, paling penting fungsinya sesuai sehingga  membuat warga nyaman dan dilengkapi informasi mengenai rutenya.

"Paling tidak standarisasi. Saya juga krisis yang lama, kok kenapa tidak dikoordinasikan ditata sedikit rupa, sehingga halte di Kota Bandung sama. Dulu saya apresiasi di  halte ada tempat ayunan orang happy, harusnya yang sepeti itu dikembangkan, ada rute jelas. Tempatnya sederhana tapi orang terlindungi, jadi orang nyaman," ungkapnya.

Politisi PKS ini pun mengharapkan adanya kajian dari Dishub Kota Bandung bila akan membangun halte. Jangan sampai halte yang sudah dibangun, kemudian dibongkar.

"Harus ada kajian serius karena sudah berkali kali," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung mengusulkan 45 halte untuk dibongkar tahun ini. Pembongkaran dilakukan karena secara fungsi, halte-halte tersebut sudah tidak layak.

"Mekanismenya kita usulkan, nanti Pak Sekda disposisi ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Kemudian BPKAD minta tolong ke Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang (Diciptabintar) untuk mengapprasialkan. Karena kalau dibongkar ada yang dijual, dan nanti masuk kas daerah," jelas Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bandung Panji Kharismadi belum lama ini.

 

Ahmad Farid Fakhrullah