BANDUNG – Kedaulatan pangan tidak akan bisa terwujud apabila tidak ada ketahanan pertanian dan kelautan, dan ketahanan tersebut tidak akan terjadi pula manakala petani dan nelayan tidak mendapatkan hak kesejahteraannya.
Oleh karena itulah, agar mereka bisa tetap mensuplai kebutuhan pangan untuk masyarakat Indonesia diperlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap nasib mereka. Seperti meningkatkan penghasilannya hingga mencapai angka Rp 3,5 Juta – Rp 4 Juta perbulannya sama dengan penghasilan di sektor-sektor industri.
Hal itulah yang diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) usai membuka diskusi publik tentang pemberdayaan petani dan nelayan untuk kedaulatan pangan di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Senin (16/05/16). Hadir pada kesempatan itu Gerakan Nelayan Tani Indonesia Jabar, Kadis Perikanan dan Kelautan Jabar, Ketua Kadin Jabar dan tokoh masyarakat.
Aher mengatakan petani dan nelayan merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional karena itu perannya perlu ditingkatkan sebab akan berdampak pada naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mereka.
“Caranya yaitu pertama mereka harus punya akses lahan yang baik. Jadi lahan-lahan milik negara yang HGU-nya tidak digunakan akan lebih baik bila diberikan kepada masyarakat petani melalui redistribusi atau reforma agraria oleh Kementerian ATR demi kedaulatan pangan kedepan,” katanya.
Yang kedua, kata Aher, perlu adanya subsidi hulu kepada para petani. Subsidi ini bisa pada hasil-hasil pertanian, subsidi pupuk, bibit atau benih. “Saya kira ini bagus untuk ketahanan pangan, masyarakat akan merasa nyaman bila mereka dapat subsidi hulu, walaupun subsidi energi ditiadakan karena bukan urusan pokok, tapi kalau subsidi pangan dinaikkan maka pangan akan terjaga,” lanjut Aher.
Selain subsidi, akses para petani dan nelayan terhadap perbankan harus dipermudah dan diperluas karena masyarakat petani tidak mungkin mau mengkases perbankan apabila Bank mematok suku bunga yang tinggi.
Aher menggambarkan, di negara Vietnam saja ada Bank yang secara khusus menangani pertanian secara umum seperti perikanan, peternakan dan kelautan. Para petani disana dengan mudah mengakses perbankan dengan suku bunga yang rendah sehingga kesejahteraannya terjamin dan ketahanan pangan terjaga. Karenanya, Aher berencana akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dibentuk Bank yang khusus menangani pertanian secara luas.
“Itu bagus kalau di kita ada Bank pertanian yang meliputi kelautan, perikanan dan peternakan, saya akan usulkan kepada regulator di pemerintah pusat untuk mulai mengkaji dan mendalami hadirnya Bank pertanian di Indonesia,” ungkapnya.
“Semua ini untuk membela para petani, sebab bila petani dibela, sama dengan membela kebanyakan masyarakat kita. Menyelesaikan kelompok paling besar bangsa ini yaitu petani dan nelayan yang berkisar 40 persen dari penduduk Indonesia, mereka akan sejahtera, kemiskinan akan berkurang” tambah Aher.
Di Jawa Barat sendiri 80 persen pertaniannya ada di kawasan utara, 20 persennya di kawasan selatan. Namun justru indeks panen di kawasan selatan lebih tinggi yaitu 2,8 kali pertahun hampir mendekati nilai ideal panen yaitu 3 kali pertahun. Sementara di kawasan utara 80 persen lahan pertanian yang diairi oleh Waduk Jatiluhur saja yaitu seluas 420 ribu hektar indeks panennya baru di angka 1,8 kali pertahun.
Untuk mencapai angka panen ideal demi terjaganya ketahanan pangan, intensifikasi perbaikan irigasi akan dilakukan oleh Pemprov Jabar. Aher menjelaskan, intensifikasi perbaikan irigasi primer, sekunder dan tersier secara merata di setiap daerah kemudian diperkuat dengan regulasi, maka dengan cara seperti itu indeks pertanian di semua kawasan di Jawa Barat akan merata yaitu mencapai angka 3 kali pertahun yang secara otomatis akan menjaga dan bahkan meningkatkan kedaulatan pangan di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya.
“Kedepan di Jawa Barat untuk meningkatkan produksi pertanian akan diintensifkan perbaikan irigasi secara bersamaan dan merata di seluruh kawasan dan ditambah dengan SK (Surat Keputusan) kalau perlu SK Presiden agar tidak ada gangguan, dengan cara seperti itu maka akan meningkatkan hasil panen kita,” ungkap Aher.
Langkah intensifitas yang kedua kata Aher, yaitu dengan memperluas lahan persawahan, khususnya di kawasan selatan Jawa Barat yang ribuan lahannya masih bisa dikonversi menjadi lahan persawahan. “InsyaAllah tahun ini kita bahkan Bappenas pun sudah menaruh perhatian khusus akan menambah lahan pertanian di kawasan selatan karena bagaimanapun keahlian pertanian itu ada di Jawa Barat, kalaupun lahannya di luar Jawa Barat boleh jadi petaninya adalah orang Jawa Barat,” katanya.
Keberpihakan kepada petani seperti inilah yang dilakukan Gubernur Aher untuk menjaga dan meningkatkan kedaulatan pangan di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya.
0 Komentar