 |
| ilustrasi (sumber : google) |
Pertumbuhan SDM
Unggul melalui penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus rencana
kerja pemerintahan Jokowi sebagaimana disampaikan dalam penyampaian Nota Keuangan dan
Rancangan APBN kepada DPR RI, 16 Agustus lalu.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI Ledia
Hanifa mengingatkan Pemerintah untuk secara mendalam membenahi sistem
pendidikan vokasi di negeri ini.
Sebagai pengingat awal, urai anggota Panja Pendidikan
Vokasi ini pula, angka pengangguran terbesar di negeri ini dihasilkan oleh para
lulusan sekolah setingkat SMK yaitu 11,24% dibanding lulusan SMA yang hanya
7,9%. Padahal jumlah lulusan SMK setiap tahun hanya sekitar separuh dari
lulusan SMA, dimana lulusan SMK ada 1,4 juta dibanding lulusan SMA yang
berjumlah 2,1 juta. Ketimpangan ini bisa jadi menunjukkan belum adanya link and match yang terencana, terstruktur dan
terimplementasi optimal antara dunia teori dan kerja di dalam sistem pendidikan
vokasi sejak SMK. Akibatnya pasar kerja pun belum melirik lulusan SMK secara
maksimal.
Karenanya, kata aleg Fraksi PKS ini “penguatan sistem pendidikan
vokasi sebagai salah satu jalan peningkatan mutu SDM harus dibenahi sejak hulu
ke hilir.”
Pertama, urai
Ledia, penyediaan
sarana dan prasarana latihan kerja yang disediakan di sekolah-sekolah vokasi harus mengikuti
perkembangan dunia usaha. Penyediaan sarpras ini bisa saja disediakan oleh
pemerintah atau
dengan menjalin kerjasama
dengan pihak swasta.
“Beberapa kali saya mendatangi sekolah-sekolah vokasi, ternyata
sarprasnya, alat-alat yang mereka miliki untuk praktek, ternyata sudah berumur, tidak up to date bahkan ada yang
tidak begitu berkesesuaian dengan kebutuhan di lapangan kerja.”
Kedua mekanisme
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah sistem vokasi haruslah
diarahkan pada hal-hal yang akan mendukung kebutuhan link and match dunia sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
“Dari sekian juta anggaran yang diterima harus
benar-benar diutamakan segala pengeluaran yang bisa berkaitan langsung dengan
tujuan pengembangan kebutuhan link and match dunia sekolah dengan DUDI ini,
apakah itu terkait pemutakhiran bahan ajar, alat peraga, atau peningkatan
kapasitas guru.”
Ketiga, pelatihan
bagi guru-guru
sekolah vokasi
harus ditingkatkan.
“Memberikan peningkatan wawasan keilmuan dan perkembangan terkini terkait dunia
pendidikan dan industri adalah salah satu hal pokok yang perlu diberikan pada
guru-guru sekolah vokasi. Sebab merekalah yang akan menjadi penyampai pesan
pada peserta didik, sehingga wawasan keilmuan dan keahliannya selayaknya selalu
up to date.”
Keempat, kesempatan bagi para peserta didik di sekolah-sekolah vokasi untuk magang di Dunia
Usaha Dunia Industri (DUDI) harus diperbanyak dan diperluas. Sebab sistem pendidikan vokasi
menitikberatkan praktek lapangan lebih besar bobotnya daripada teori kelas.
Karena itu maka kesempatan magang bagi para peserta didik harus diperbanyak dan
diperluas agar ilmu yang mereka dapat terlatih langsung di lapangan bahkan bisa
mendapatkan ilmu baru dari pelatihan kerja yang mereka miliki.
“Sekarang memang sudah ada pemagangan ini dilakukan oleh
sekolah-sekolah, tetapi yang kita temui belum banyak dan masih terbatas, belum
meluas. Kalau mereka punya satu dua mitra, dari tahun ke tahun ya itu-itu saja
tempatnya,” kata Ledia.
Karenanya, sambung Sekretaris Fraksi PKS ini lebih
lanjut, implementasi program ini tentu harus melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, baik pihak sekolah, dunia usaha dan kementrian/lembaga di berbagai
bidang.
Sekolah perlu membuka jaringan dengan lebih banyak mitra
dunia usaha untuk dititipi siswa, sementara kementrian pendidikan bisa ikut
membukakan jalan dengan menggandeng pihak DUDI dan Kementrian/Lembaga lain agar
siap menampung para pemagang dari sekolah-sekolah vokasi.
“Dengan menggembleng para siswa sekolah vokasi di dunia
usaha dan industri ini diharapkan lulusan sekolah-sekolah vokasi bisa lebih
terampil dan siap mengarungi dunia kerja sekaligus mengurangi jumlah
pengangguran di negeri ini.”
Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.
Psi.T
Anggota Fraksi PKS DPR RI/ A-427
Komisi X: Pendidikan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda
dan Olahraga
0 Komentar