Pasca Kunjungan Delegasi PKS, Pemerintah Myanmar Bentuk TPF Rohingya

PKS Apresiasi Pembentukan TPF Kasus Rohingya Myanmar

Hidayat Nurwahid memimpin delegasi F-PKS DPR-RI
bertemu Kementerian Sosial Pemerintah Myanmar

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi pembentukan tim pencari fakta kasus pembantaian etnik Rohingya. Dari keterangan pemerintah Myanmar yang disampaikan kepada delegasi PKS, tim tersebut beranggotakan 27 orang.

"Ini baik sekali sebagai awal dari penyelesaian menyeluruh atas konflik horizontal yang terjadi di sana,"kata Politisi Senior PKS Hidayat Nurwahid saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di gedung DPR, Jakarta, Senin (27/8/2012).

Senada dengan PKS, pemerintah Myanmar pun mengapresiasi kunjungan Fraksi PKS ke Myanmar. Menteri Sosial Myanmar U Aung Kyi menyatakan siap untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik Rohingya.

Sebelumnya, tujuh orang delegasi Fraksi PKS telah melakukan kunjungan selama enam hari (21-26 Agustus 2012) dalam rangka melakukan misi diplomatik di Myanmar.

[TRIBUNNEWS.COM]


Berita ini turun setelah sebelumnya koran lokal di Myanmar memuat headline kunjungan PKS ke negeri anggota ASEAN tersebut.

Pada Kamis (23/8) siang yang lalu, delegasi PKS telah bertemu dengan Kementerian Kesejahteraan Sosial Myanmar. Keinginan PKS agar pemerintah Myanmar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan ke Rakhine mendapatkan sambutan dari pihak kementerian.

Sementara itu, komunitas Muslim Myanmar yang dikunjungi PKS menjelaskan bahwa setiap bantuan harus seizin pemerintah dan diberikan kepada kedua belah pihak secara proporsional.

"Selain tentang bantuan, hal lain juga tersampaikan bahwa tidak mudah untuk memperoleh kartu identitas di sini. Dalam sebuah keluarga: bapak, ibu, anak pertama bisa dapat identitas. Tapi anak kedua dan ketiga tidak dapat. Meskipun sudah lama diajukan. Tetapi ada juga keluarga yang seluruh anggotanya sudah mendapat kartu identitas," kata Ledia Hanifa melalui akun twitternya.

Aleg perempuan dari PKS itu menambahkan, ketiadaan kartu identitas itu menyebabkan mereka kesulitan mencari pekerjaan dan pengurusan administrasi lainnya. Namun, parlemen telah berjanji untuk menyelesaikan persoalan kewarganegaraan itu.

"Mudah-mudahan janji parlemen Myanmar untuk menyelesaikan persoalan kewarganegaraan ini benar-benar terbukti," harapnya.

[PKSPiyungan.org]