Wacana pengadaan Angkot Pintar
Bandung yang digadang-gadang sebagai Solusi kemacetan ternyata masih jauh
dari kata matang. Hingga kini, kajian mendalam yang menjadi dasar implementasi
proyek ini belum jelas, bahkan komunikasi antara Pemerintah Kota (Pemkot)
Bandung dan DPRD masih minim.
Hal ini diungkapkan anggota
Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana di gedung DPRD Kota Bandung, Senin,
11, Agustus 2025. Politisi PKS itu menyoroti sejumlah kelemahan mendasar dalam
rencana ini.
 |
| Wali Kota Bandung |
Menurut Andri, konsep Angkot Pintar Bandung sejatinya merupakan ide positif untuk mengatasi kemacetan Bandung, yang kini menyandang predikat kota termacet di Indonesia, menggeser Jakarta.
Namun, dia menegaskan bahwa tanpa
kajian yang komprehensif, proyek ini rawan menjadi sekadar wacana tanpa hasil.
“Harus ada kajian terlebih
dahulu. Tidak bisa asal ada ide lalu dijalankan. Kalau hasil kajian menunjukkan
sarana dan prasarana mumpuni, kenapa tidak? Tapi kalau banyak catatan, ini
harus diperhatikan serius,” ujarnya.
Andri juga menyoroti masukan dari
Forum Siraturahmi Disabilitas Jawa Barat yang menekankan pentingnya
inklusivitas dan aksesibilitas.
“Angkot pintar harus benar-benar
pintar. Kalau tidak bisa memfasilitasi teman-teman difabel, itu bukan angkot
pintar,” tegasnya.
Ia menambahkan, angkot pintar
harus bisa digunakan oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas,
sebagai tolok ukur keberhasilan konsep ini. Sayangnya, hingga kini, belum ada
kejelasan bagaimana aspek inklusivitas ini akan diwujudkan.
Meski Pemkot menargetkan mulai
realisasi Angkot Pintar Bandung pada 2026 dan penyelesaian penuh pada 2029,
Andri mengaku DPRD belum mendapat laporan detail soal kajian yang telah
dilakukan.
“Kemarin ada informasi bahwa
kajian sudah dilakukan, tapi kami belum terima penjelasan seperti apa.
Komunikasi dengan Pemkot juga belum intens,” ungkapnya.
Dia menilai proyek ini masih
“mentah” dan memerlukan diskusi mendalam, termasuk soal pendanaan, apakah
bersumber dari APBD, APBN, atau bantuan provinsi.
Untuk menghindari kegagalan,
Andri mengusulkan uji coba terbatas di beberapa wilayah sebelum proyek ini
diperluas
“Kalau efektif, baru kita kembangkan lebih
luas. Tapi kalau infrastruktur jalan di Bandung masih seperti sekarang, sulit.
Kendaraan terus bertambah, tapi akses jalan terbatas,” katanya.
Lebih jauh Andri menambahkan,
tanpa perencanaan matang, Angkot Pintar Bandung berisiko gagal menjadi solusi,
apalagi mengingat kondisi jalanan Bandung yang sudah tak lagi ideal untuk
menampung lebih banyak kendaraan.
Meski mengapresiasi niat Pemkot
untuk mencari solusi kemacetan, Andri mendesak agar komunikasi dan kajian
segera diperjelas.
“Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Tapi ini
tidak bisa instan, butuh waktu untuk kajian dan anggaran yang jelas,” tuturnya.
Dia berharap DPRD segera
memanggil Pemkot untuk mendiskusikan langkah konkret, agar wacana Angkot Pintar
tak hanya jadi jargon tanpa realisasi.
Sementara itu, Wali Kota Bandung,
Muhammad Farhan, menggambarkan Angkot Pintar Bandung sebagai revolusi
transportasi. Dijanjikan mulai beroperasi pada 2026 dengan anggaran Rp500
miliar dari APBD, proyek ini digadang-gadang akan merevolusi transportasi publik
dengan sistem berbasis aplikasi.
“Kita sedang membangun sistem
baru berbasis aplikasi, dilengkapi layar informasi, Wi-Fi, AC, GPS, dan
penjemputan dari titik terdekat,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menyebut sistem trayek angkot
sejak 1984 usang dan tak relevan dengan kebutuhan masyarakat urban yang beralih
ke transportasi daring, mengusulkan sharing ride berbasis kendaraan listrik
dengan tarif Rp7.000 dan pembayaran non-tunai tap-in, tap-out.
0 Komentar