DPRD Dorong Pemkot Bandung Permudah Regulasi Pendampingan IKM

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi meminta Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan beragam insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha lokal. Ia mengatakan, banyak pelaku usaha khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang kesulitan dalam merintis bisnis mereka.

Asep mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya Pemkot Bandung untuk menggelar berbagai festival dan bazar IKM sebagai bentuk promosi bisnis kepada masyarakat luas. Namun, lebih dari itu, ia meminta bantuan dapat diberikan dengan lebih konkrit dan spesifik.

Asep Mulyadi

"Bagi pengusaha, hal yang paling berat adalah ketika merintis bisnis. Ke depannya Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung jangan sekedar melangsungkan acara seremoni seperti ini, meskipun ini penting sebagai bagian dari promosi," ungkap Agus di pembukaan Festival Kuliner dan Sentra Industri Kota Bandung di Cihampelas Walk, Sabtu (26/4/2025).

Ia mengatakan, banyak pelaku IKM yang harus menghadapi berbagai regulasi ketika hendak lepas landas memulai bisnisnya. Mulai dari mengurus pajak, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain.

"Ketika mengembangkan usahanya yang belum besar, pengusaha terkendala bayar pajak, harus langsung mengurus izin halal, kewajiban BPJS Ketenagakerjaan, dan sebagainya. Usaha masih kecil, tapi banyak kewajiban ini-itu," ungkap Agus.

Padahal, ia menilai, potensi bisnis di berbagai bidang di Kota Bandung, termasuk kuliner dan fashion, sangat besar. Wisatawan telah memercayai image Kota Bandung sebagai kota wisata dengan segala produk kreatifnya.

Oleh karenanya, kemudahan dalam mengembangkan bisnis menjadi hal yang krusial. Pemkot Bandung diminta untuk dapat memberikan beraga stimulus kepada pengusaha.

"Orang luar sudah percaya betul degan kualitas makanan dan kuliner kita. Pemerintah wajib memberikan stimulus agar mereka ini bisnis-bisnisnya bisa scale up," terang Agus.

Salah satu hal yang bisa dilakukan, ia mengatakan, adalah dengan memberikan bimbingan atau coaching bisnis kepada para pelaku IKM. Pendampingan bisnis hingga jadi mandiri ini perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.

"Mau tidak mau harus ada pembimbingan, ada coaching. Ini tugas dari Dinas UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, hingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Semua harus disinergikan," paparnya.

Ia mengatakan, saat ini Kota Bandung memiliki lebih dari 10 ribu pelaku usaha. Mayoritas bergerak di bidang kuliner, fesyen dan jasa.

"Tiga bidang ini yang harus jadi prioritas pemerintah agar bisa didorong jadi perusahaan besar di masa yang akan datang. Kalau banyak perusahaan besar di Kota Bandung, maka pendapatan daerah juga akan meningkat," tutupnya.