Bahas Tantangan Pembangunan, Pemkot Bandung Gelar Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RPJMD 2025 - 2029

Pemerintah Kota Bandung menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2025-2029 di Hotel Papandayan Jalan Gatot Subroto, Rabu (19/3).

Para Peserta Forum Konsultasi Publik

Dalam pemaparannya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan, kondisi dan tantangan yang masih dihadapi Kota Bandung. Kondisi umum Kota Bandung saat ini dihuni 2.528.163 penduduk dengan luas wilayah 16.731 hektare.

Laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,89 persen, laju pertumbuhan ekonomi 4,99 persen, gini ratio 7,4 persen, dan angka kemiskinan mencapai 3,87 persen.

"Secara presentasi kecil, tapi 120 ribuan warga miskin ini harus ditampung dalam 4 kali stadion GBLA," ungkap Farhan.

Hal ini, kata Farhan, tentu menjadi sebuah persoalan. Saatnya, Kota Bandung berubah dan solusi ini harus juga lahir dari warga bukan hanya pemerintah.

Mengingat Sumber Daya Manusia Pemkot Bandung hanya 15.000 orang, sementara warga Bandung mencapai 2,5 juta. Karena itulah, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pembangunan kota.

"Untuk membangun Kota Bandung, kami harus melibatkan 100% warga Bandung yang menugaskan kami berdua untuk memimpin 15.000 orang yang bekerja sebagai pegawai Pemkot Bandung yang mengorkestrasi inisiatif untuk warga Bandung yang lebih cerdas, inklusif, dan berdaya," ujar Farhan.

Karena itulah, kata Farhan, diperlukannya perubahan paradigma. Apabila dulu penyelenggaraan pemerintah sekarang menjadi persoalan semua orang atau rakyat. Kalau dahulu cara pandangnya sektoral, sekarang cara pandang kawasan.

Bila sebelumnya fokus pertumbuhan semata dan pendekatan egosentris. Tapi sekarang harus fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan pendekatannya menjadi  kolaborasi dan gotong royong.

Farhan pun menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kota Bandung seperti pengelolaan sampah. Meski Bandung dikenal sebagai kota kembang, tapi masih darurat sampah, tentu ini harus dicari solusulinya.

Kemudian kemacetan, infrastruktur dan banjir, reformasi birokrasi, pendididikan dan SDM, pendidikan, pengangguran, pelayanan kesehatan, keamanan dan ketertiban, tata ruang dan RTH, serta pertumbuhan ekonomi.

"Sepuluh poin tadi adalah urutan sistematika berpikir yang sedang kita bangun bersama. Bahwa kita lihat fakta seperti apa, kemudian identifikasi masalah dan itu sudah kita lakukan. Sekarang kita masuk pada pembahasan masalah dan juga solusi," terangnya.

Untuk mengatasinya, strategi utama yang akan ditempuh adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6-6,5% per tahun, menekan angka pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan warga dengan redistribusi pendapatan yang lebih adil.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menjelaskan, penyusunan RPJMD 2025-2030 dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan berbasis pada konsultasi publik.

Menurutnya, forum ini adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah. "Kami berharap seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif, agar RPJMD yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Bandung," kata Zul.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang strategis untuk pembangunan Kota Bandung lima tahun kedepan. Karena itulah dalam penyusunannya harus melibatkan semua pihak terutama masyarakat.

"Konsultasi publik ini wujud komitmen Pemkot bandung untuk memastikan pembangunan melibatkan seluruh elemen masyarakat, karena hadir dari akademisi, dunia usaha, komunitas, media massa dan pemerintah," ungkapnya.

"Jadi ini sesuatu yang baru semoga dengan cara seperti ini tujuannya dapat tercapai. Tapi ini tahap awal masih cukup panjang nanti pembahasan di DPRD,” ungkap Kang Asmul , sapaan akrabnya.

Kang Asmul mengaku, banyak persoalan di Kota Bandung yang perlu diselesaikan. Karena cukup banyak, maka harus ada program prioritas.

Dikatakannya, ada beberapa persoalan yang dihadapi seperti sampah, kemacetan, kemiskinan, kawasan kumuh. Ia pun menyoroti soal penguatan ekonomi kreatif, pemajuan kebudayaan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

"Pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi warga Kota Bandung," ujar Asep.