Kinerja Wali Kota Bandung Disorot, Dinilai Belum Sentuh Urusan Subtantif Masalah

 

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menantikan, gebrakan-gebrakan kebijakan dan program Walikota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Walikota Bandung Erwin yang memimpin kota berjuluk Paris van Java, sejak 20 Februari 2025 lalu.

Asep mengatakan, masih banyak permasalahan yang ada di Kota Bandung yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Farhan-Erwin.

"Memang Farhan-Erwin ini dipilih hasil demokratis, masyarakat Kota Bandung yang mayoritas pilih beliau. Banyak harapan warga Bandung di bawah kepemimpinan Farhan-Erwin, ini kan sudah sebulan lebih," kata Asep.

"Saya lihat Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota belum pada urusan substantif terkait dengan permasalahan Kota Bandung," tambahnya.

Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung

Asep mengungkapkan, yang saat ini dia lihat masih di aspek wacana. Menurutnya, wacana boleh saja tapi harus diimplementasikan dengan perencanaan yang matang, grand desain nya akan seperti apa untuk menyelesaikan masalah-masalah atau tantangan di Kota Bandung.

"Kami di DPRD melihatnya, sampai saat ini belum lihat grand desain tersebut, khusunya program prioritas seperti sampah, macet, transportasi publik, banjir, kemiskinan dan lainnya," ungkapnya.

Asep berharap proses kerja berkesinambungan, tidak hit and run dan dapat dibersihkan satu per satu. Walaupun tidak langsung 100 persen, minimal konsen agar dirasakan langsung oleh masyarakat dampaknya.

"Seperti sampah atau banjir yang kemarin di Gedebage terjadi di beberapa titik, juga macet. Pengentasan pengangguran dan kemiskinan di Kota Bandung, Pak Wali Kota mau seperti apa? Juga harus beririsan dengan Visi Bandung Utama, dan seperti apa penanganan pengangguran dan kemiskinan ini. Lebih dari sebulan ini kami saya sih masih menunggu proses perencanaan dan program strategisnya supaya implementasinya ada dari perencanaan itu," jelasnya.

Asep juga mengatakan, Farhan-Erwin saat ini harus menyerap aspirasi masyarakat dibandingkan menghadiri acara-acara seremonial.

"Kita dihadapkan, di satu sisi selalu di pemerintahan manapun dihadapkan dengan urusan itu, mau tak mau harus dijalankan. Tapi kalau hanya seremoni, meresmikan dan sebagainya lalu ada hal lain dibutuhkan masyarakat jenuh juga," tuturnya.

"Justru yang saya khawatirkan soal kejenuhan itu. Sekali lagi huka tidak boleh seremoni seperti itu, tapi harus ada lah kegiatan menyentuh," tambahnya.

Asep juga menyoroti terkait kekosongan jabatan di tingkat kewilayahan hingga OPD dan ada yang rangkap jabatan.

"Saya sudah cukup lama lihat kekosongan, apalagi di kewilayahan. ini sangat mengganggu sebetulnya terkait kerja dan kinerja Pemerintah Kota, tapi ini lama juga, kok kenapa bisa lama sekali, saya yakin kerjanya nggak akan optimal," tuturnya.

Begitupun dengan Sekda Kota Bandung dan Kadishub Kota Bandung yang saat ini masih dijabat oleh Pj dan Plt.

"Menurut hemat kami di Pemerintah Kota harus segera, walau sekarang harus ke Kemendagri, tapi pengisian jabatan kosong harus diisi supaya. tak mengganggu roda pemerintahan.