Warga Sulit Dapat LPG 3 Kg, DPRD Bandung Desak Perhatian Pemerintah: Ini Menyangkut Kebutuhan Pokok

 

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andi Rusmana, mendesak Pemkot Bandung untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat setelah masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg.

Sebelumnya diberitakan, masyarakat harus mengantre saat membeli gas LPG 3 Kg setelah pemerintah pusat resmi melarang penjualan gas melon tersebut kepada para pengecer, sehingga masyarakat harus membeli gas melon ini ke pangkalan resmi.

warga antri membeli gas

"Selanjutnya kami mendesak pemerintah Kota Bandung memberikan masukan dan tanggapannya kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan gas LPG 3 Kg ini," ujar Andri Rusmana, Selasa (4/2/2025).

Selain itu Pemkot Bandung juga, kata Andri, harus turun tangan jangan sampai mereka menjadi korban terhadap sistem yang tidak jelas. Sebab, yang dibutuhkan oleh masyarakat kemudahan mendapatkan LPG 3 Kg ini agar usaha mereka yang bergantung pada gas itu bisa terus berjalan.

Di sisi lain, dia menilai pemerintah pusat resmi melarang penjualan gas melon kepada para pengecer itu niatnya baik, namun jika tanpa dibarengi sosialisasi dan strategi, penyelesaiannya akan merugikan masyarakat luas.

"Terbukti adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat sekarang ini, susah sekali mendapatkan gas LPG 3 Kg ," katanya.

Kemudian pihaknya berharap adanya sistem penyaluran yang nyata dari pemerintah agar permasalahan masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon tersebut bisa segera teratasi.

"Kalau masyarakat diharapkan dapat menikmati LPG 3 Kg itu diharga subsidi Rp 12 ribuan, maka hilangkan saja agen karena ini menyangkut kebutuhan pokok," ucap Andri.

Selain itu, Andri juga memberikan masukan kepada Pertamina terkait kondisi masyarakat yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan LPG 3 Kg tersebut.

"Sebagai masukan ada baiknya pertamina langsung menyalurkannya ke masyarakat melalui aparat aparat pemerintah, seperti TNI, polisi, dan kelurahan di wilayah terbawah. Jadi kalau pun masyarakat mengantre di sana barangnya terjamin ada dan harga sesuai harapan pemerintah," ujarnya.