Melalui proses yang panjang,
akhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2022
sudah disepakti antara eksekutif dan legislatif pada tanggal 26 November 2021. Ketua
Fraksi PKS DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono mengatakan Fraksi PKS konsisten
hadir dalam setiap pembahasan anggaran dari awal hingga akhir.
 |
| Iman Lestariyono |
“Kemarin tepatnya tanggal 26
November 2021 di Paripurna sudah sama-sama disepakati untuk APBD. Fraksi PKS
Alhamdulillah kami full team di
Banggar 6 orang beserta pimpinan, kita mengawal semuanya dari A sampai Z, jadi
insya Allah kita tidak ketinggalan mengikuti semua proses, yang memang perlu
diketahui wargi Kota Bandung dalam pembahasan anggaran ini membutuhkan waktu
yang sangat panjang, karena kadang-kadang kita bertemu pagi siang sore malam,
mengingat anggaran yang kita bicarakan adalah anggaran yang besar dan untuk
kepentingan masyarakat Kota Bandung, 2 juta lebih masyarakat Kota Bandung harus
dilayani,” ungkap Iman Lestariyono saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung,
Rabu (8/12) siang.
Iman mejelaskan alasan Fraksi PKS
konsisten hadir setiap rapat, lantaran mendorong dan memastikan keberpihakan anggaran
untuk program prioritas masyarakat Kota Bandung.
“Fraksi PKS mendorong dan
memastikan bagaimana keberpihakan anggaran ini, ini sesuai dengan fungsi budgeting, Kami advokasi agar anggaran
yang besar itu juga sepenuhnya kembali untuk masyarakat dan kita juga mengawal
mana yang jadi prioritas mana yang menjadi amanat dari Undang-undang dalam hal
ini disebut mandatory spending,” kata
Iman.
Menurutnya, APBD Tahun 2022
mengalami sedikit peningkatan dikarenakan adanya penambahan target belanja,
sehingga totalnya berjumlah 6,59 triliun rupiah.
“Anggaran APBD 2022, ini ada
sedikit peningkatan terkait dengan target belanjanya, tetapi ini juga harus
kita tetap rasionalisasi. APBD 2022 direncanakan 6,59 triliun, gampangnya kita
bulatkan jadi 6,6 triliun, kita defisit kemarin tuh sekitar 53 miliar kurang
lebih,” kata Iman.
Politisi PKS ini pun menegaskan dalam
rapat pembahasan anggaran, telah mengalokasikan hampir satu triliun guna
melayani kebutuhan prioritas masyarakat Kota Bandung, diantaranya program Universal health Coverage (UHC) lebih
dari 250 miliar, program Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan
Kewilayahan (PIPPK) senilai 350 miliar, program Rawan
Melanjutkan Pendidikan (RMP) lebih dari 130 miliar, program insentif guru
mengaji lebih dari 50 miliar serta anggaran untuk penanganan sosial.
“Pada prinsipnya, wargi Kota
Bandung, anggaran untuk masyarakat tetap kita kawal dengan jumlah yang sangat
besar, UHC bisa lebih 250 miliar, kemudian PIPPK sesuai janji kampanye mang
Oded dan itu sudah masuk kedalam dokumen RPJMD jadi sudah jadi program
Eksekutif dengan DPRD itu mencapai 350 miliar, kemudian juga RMP 130 an miliar,
kemudian anggaran untuk guru agama lebih dari 50 miliar, kemudian anggaran
untuk penanganan sosial, kira-kira yang bisa langsung dirasakan masyarakat
sekitar 1 triliun, itu anggaran tidak kecil,” jelas Iman.
Ketua Fraksi PKS ini pun juga
berharap alokasi anggaran tersebut dapat mengurangi beban Kota Bandung dan PKS
selalu konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Mudah-mudahan bisa mengurangi beban Kota Bandung dan kami mohon do’a masyarakat agar PKS tetap istiqomah memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat, sudah banyak dilakukan oleh kami untuk masyarakat, tapi kami mohon maaf pastinya masih banyak yang belum dilakukan oleh Fraksi PKS untuk masyarakat Kota Bandung, mudah-mudahan saja kita bisa terus memberikan manfaat yang terbaik untuk warga Kota Bandung,” harapnya.
Ahmad Farid Fakhrullah
0 Komentar