PAD Kota Bandung Tak Capai Target, Pemkot Harus Berbenah

Terhitung sejak 4 Mei 2020, Pansus 4 membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bandung Tahun 2019. Ketua Pansus 4 Iwan Hermawan mengatakan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan, berdasarkan data dari BPKA pendapatan pajak daerah Kota Bandung tahun anggaran 2019 realisasinya 84,20 persen, komponen pajak yang tidak memenuhi target diantaranya pajak hiburan (98,56 persen), reklame (13,78 persen), bumi dan bangunan (88,61 persen) dan BPHTB (88,61 persen).

Iwan Hermawan

“Kita baru mengevaluasi dari sisi-sisi pendapatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghasilkan pendapatan, kita evaluasi dan kondisinya tidak mencapai target PAD yang diharapkan, misalkan pajak yang kontribusinya 84 persen dari PAD yang ada itu tidak mencapai target terutama di pajak reklame, di targetkan 214 an miliar yang tercapai tidak sampai 13 persen. Kemudian ada pajak BPHTB juga tidak tercapai,” ujar Iwan Hermawan usai memimpin rapat Pansus 4, Jum’at (15/5/2020).

Ia mengatakan akan menganalisis permasalahan setiap sektor pajak yang belum mencapai target. Ia tak ingin setiap tahun pendapatan asli daerah tidak meningkat, misalnya pajak reklame setiap tahun tidak memenuhi target.

“Kita mau dalami masalah reklame, Karena apa targetnya begitu besar, setiap tahun ditargetkan untuk mendapat  PAD yang besar tapi tidak bisa mencapainya, jauh dari capaian. Nah, kalo dari pemetaan target itu wajar karena reklame di Kota Bandung banyak, cuman tidak tercapai ini yang menjadi pertanyaan, pasti ada masalah, khawatirnya masalah yang melanggar hukum, ini harus jadi bahan perhatian pemerintah Kota Bandung jangan sampai ini dilewatkan begitu saja kondisi seperti ini,” ujar Iwan.

Berdasarkan data dari BPKA Pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 realisasinya 86,20 persen, maka LKPj 2019 belum memenuhi target. Ia menyebut akuntabilitas kinerja PNS dari target A namun hanya tercapai BB dan indeks kepuasan masyarakat target rata-rata 60 poin namun tercapai 40 poin.

“LKPj 2019 belum memenuhi target, dari  akuntabilitas PNS itu menunjukan menurun dari asalnya A menjadi BB itu berarti kualitasnya turun, kemudian IKM indeks kepuasan masyarakat yang dinilai setiap dinas banyak yang IKM nya turun, ini gambaran bagaimana OPD di Kota Bandung belum berhasil memberikan pelayanan atau memberikan kepuasan kepada masyarakat bahwa mereka sudah bekerja dengan baik,” ujar Iwan.

Politisi PKS ini pun menyadari banyak pos-pos pemasukan yang belum dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Bandung dan berharap rekomendasi-rekomendasi yang sedang dirumuskan oleh Pansus 4, akan berdampak positif tercapainya target PAD Kota Bandung 2020.

“Kita akan memberikan rekomendasi baiknya pemerintah kota langsung melakukan langkah-langkah apa, bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana membuat efesiensi dalam kinerja, bagaimana membuat rencana-rencana kegaiatan ditiap OPD itu bisa mencapai indikator capaian yang sudah ditargetkan oleh Wali Kota, harapannya rekomendasi-rekomendasi itu ditanggapi oleh dinas kemudian dilaksanakan di program selanjutnya, jangan sampai setiap tahun rutin di berikan rekomendasi  tapi tidak ada follow-up,” ujar Iwan.

(Ahmad Farid Fakhrullah)