Terhitung sejak 4 Mei 2020,
Pansus 4 membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bandung
Tahun 2019. Ketua Pansus 4 Iwan Hermawan mengatakan capaian Pendapatan Asli
Daerah (PAD) menjadi sorotan, berdasarkan data dari BPKA pendapatan pajak
daerah Kota Bandung tahun anggaran 2019 realisasinya 84,20 persen, komponen
pajak yang tidak memenuhi target diantaranya pajak hiburan (98,56 persen),
reklame (13,78 persen), bumi dan bangunan (88,61 persen) dan BPHTB (88,61
persen).
 |
| Iwan Hermawan |
“Kita baru mengevaluasi dari
sisi-sisi pendapatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghasilkan
pendapatan, kita evaluasi dan kondisinya tidak mencapai target PAD yang
diharapkan, misalkan pajak yang kontribusinya 84 persen dari PAD yang ada itu
tidak mencapai target terutama di pajak reklame, di targetkan 214 an miliar
yang tercapai tidak sampai 13 persen. Kemudian ada pajak BPHTB juga tidak
tercapai,” ujar Iwan Hermawan usai memimpin rapat Pansus 4, Jum’at (15/5/2020).
Ia mengatakan akan menganalisis
permasalahan setiap sektor pajak yang belum mencapai target. Ia tak ingin
setiap tahun pendapatan asli daerah tidak meningkat, misalnya pajak reklame
setiap tahun tidak memenuhi target.
“Kita mau dalami masalah reklame,
Karena apa targetnya begitu besar, setiap tahun ditargetkan untuk mendapat PAD yang besar tapi tidak bisa mencapainya,
jauh dari capaian. Nah, kalo dari pemetaan target itu wajar karena reklame di
Kota Bandung banyak, cuman tidak tercapai ini yang menjadi pertanyaan, pasti
ada masalah, khawatirnya masalah yang melanggar hukum, ini harus jadi bahan
perhatian pemerintah Kota Bandung jangan sampai ini dilewatkan begitu saja
kondisi seperti ini,” ujar Iwan.
Berdasarkan data dari BPKA
Pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 realisasinya 86,20
persen, maka LKPj 2019 belum memenuhi target. Ia menyebut akuntabilitas kinerja
PNS dari target A namun hanya tercapai BB dan indeks kepuasan masyarakat target
rata-rata 60 poin namun tercapai 40 poin.
“LKPj 2019 belum memenuhi target,
dari akuntabilitas PNS itu menunjukan
menurun dari asalnya A menjadi BB itu berarti kualitasnya turun, kemudian IKM
indeks kepuasan masyarakat yang dinilai setiap dinas banyak yang IKM nya turun,
ini gambaran bagaimana OPD di Kota Bandung belum berhasil memberikan pelayanan
atau memberikan kepuasan kepada masyarakat bahwa mereka sudah bekerja dengan
baik,” ujar Iwan.
Politisi PKS ini pun menyadari
banyak pos-pos pemasukan yang belum dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Bandung
dan berharap rekomendasi-rekomendasi yang sedang dirumuskan oleh Pansus 4, akan
berdampak positif tercapainya target PAD Kota Bandung 2020.
“Kita akan memberikan rekomendasi
baiknya pemerintah kota langsung melakukan langkah-langkah apa, bagaimana
meningkatkan pendapatan, bagaimana membuat efesiensi dalam kinerja, bagaimana
membuat rencana-rencana kegaiatan ditiap OPD itu bisa mencapai indikator
capaian yang sudah ditargetkan oleh Wali Kota, harapannya
rekomendasi-rekomendasi itu ditanggapi oleh dinas kemudian dilaksanakan di
program selanjutnya, jangan sampai setiap tahun rutin di berikan
rekomendasi tapi tidak ada follow-up,”
ujar Iwan.
(Ahmad Farid Fakhrullah)
0 Komentar