Jakarta (22/08) -- PKS mengkritisi anggaran pengadaan mobil baru bagi
menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf sebesar Rp 152 miliar. Menurut Wakil
Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, pengadaan itu belum mendesak
untuk direalisasikan di tengah ekonomi negara yang belum stabil.
"Ini sama juga dengan program, yang katanya akan memindahkan Ibu
Kota. Di tengah cekaknya dana negara dan begitu banyak yang lebih
prinsip, yang lebih mendesak untuk dipenuhi, harusnya pemerintah lebih
mengutamakan kepada yang mendesak," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Kamis (22/8).
"Kalau hal yang tidak mendesak semuanya tidak harus didahulukan sekarang," imbuhnya.
Apalagi, menurutnya, mobil yang saat ini digunakan para pejabat negara masih layak pakai. Sehingga, Hidayat menilai, anggara Rp 152 miliar itu lebih baik dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat saja.
Apalagi, menurutnya, mobil yang saat ini digunakan para pejabat negara masih layak pakai. Sehingga, Hidayat menilai, anggara Rp 152 miliar itu lebih baik dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat saja.
"Apalagi program Pak Jokowi katanya untuk menghadirkan SDM yang
unggul. SDM yang unggul itu memerlukan advokasi di antaranya adalah
anggaran," tegasnya.
Hidayat menyarankan, anggaran itu lebih baik dialokasikan menjadi
beasiswa peserta didik. Selain itu, Hidayat juga menilai, uang tersebut
lebih baik digunakan untuk membantu pembangunan sekolah di daerah-daerah
yang sempat terdampak bencana alam.
"Kalau uang itu digunakan untuk beasiswa misalnya, untuk anak-anak
unggulan atau untuk membantu sekolah yang kemarin hancur akibat gempa di
NTB atau Sulteng, itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang
mobil dinas," pungkasnya.
Sumber: kumparan.com
0 Komentar