Alasan Bandung Gagal Raih Adipura

Warga Kota Bandung dibuat shock yang tadinya tiga kali berturut-turut meraih penghargaan Adipura, tiba-tiba di tahun 2018 gagal. Menjadi pertanyaan publik, jika dilihat dilapangan tiga tahun lalu dengan saat ini tidak ada perubahan yang sangat signifikan.

Diskusi di TV Swasta bersama Endrizal dan Dwi Rena

Anggota DPRD Kota Bandung Endrizal Nazar menilai kegagalan ini dipengaruhi oleh tahun politik yaitu pemilihan Wali Kota dan Gubernur. Pucuk-pucuk kepemimpinan Kota Bandung mengambil cuti untuk berkampanye dan adanya pergantian kepemimpinan maka langkah-langkah gerakan kebersihan tidak berjalan efektif.

“Gerakan kebersihan di endorse langsung oleh orang nomer satu di kota Bandung sampai ditingkat kewilayahan,” kata Endrizal.

Penilaian Adipura dilakukan selama setahun, timingnya saat Pemilu 2018 sehingga proses pengontrolan dan pengawasan tak optimal dijalankan.

Menurut Deputi Walhi Jabar Dwi Rena, pergantian kepemimpinan di Kota Bandung seharusnya tak berdampak gagalnya meraih Adipura.

“Saya tidak sepakat, sebetulnya persoalan pergantiaan kepemimpinan siapapun itu kan ngga ngaruh,” Dwi Rena.

Tambahnya, Kota Bandung belum pantas meraih Adipura tiga kali berturut-turut sebab pemerintah hanya membersihkan titik-titik yang dijadikan pantauan penilaian saja, tapi selain titik pantau tak diperhatikan pemerintah. Dwi berharap tahun depan Kota Bandung mendapatkan Adipura dengan kesadaran dan kontribusi masyarakat secara masif.

“Jangan sampai adipura ini menjadi sesuatu yang adipura-pura atau apapun itu. Kami harap ini betul betul adipura sehingga tidak hanya lipstick atau apapun itu hanya mempercantik titik-titik tertentu tapi semua seharusnya,” kata Dwi Rena.

Endrizal Nazar saat menjadi narasumber

Evaluasi tiga tahun lalu, Endrizal menyebutkan yang dilakukan Wali Kota Bandung sebelumnya lebih banyak semacam gerakan bukan sebuah sistem yang bekerja. Maka di pemerintahan yang baru, dilakukan berbagai perbaikan yaitu perubahan Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) pemerintahan Kota Bandung sehingga memunculkan dinas Lingkungan Hidup dan dinas Kebersihan, pengesahan Perda pengelolaan sampah dan membudayakan Kang PisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan).

“Tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab di sumber di TPS dan sebagainya sehingga ini kemudian menyebabkan langkah pencapaian adipura 3 tahun lalu lebih banyak semacam gerakan bukan sebuah sistem yang bekerja,” kata Endrizal.

Ketika disinggung TPA Sarimukti penyebab gagalnya Kota Bandung raih Adipura, Endrizal pun menampiknya sebab pemerintah kota hanya memberi tipping fee (ongkos buang) dan TPA tersebut dalam pengelolaannya bukan lagi kewenangan pemerintah kota.

Tahun ini Kota Bandung memprioritaskan program Bandung Bersih dengan meluncurkan gerakan, kolaborasi berbagai pihak dalam rangka membangun peradaban baru pengelolaan sampah yang lebih maju melalui upaya Kang (Kurangi) PIS (Pisahkan) Man (Manfaatkan) sampah.

“Kita ingin agar kebersihan ini bersifat subtansi bukan sesuatu yang bersifat dekoratif yang mengharapkan penghargaan,” harapan Endrizal.

(Ahmad Farid Fakhrullah)