Uang Ketok Palu Pemprov Jabar

Ilustrasi

Siapa yang belum mendengar modus Uang Ketok Palu untuk sebuah pengesahan RAPBD? Bagaimana mungkin tak mendengar? Kasus korupsi yang menyoal ini hari-hari marak di beritakan baik media mainstream maupun media online. 

Tak mustahil jika pasangan Sudrajat-Syaikhu kelak memimpin Jawa-Barat akan menghadapi ancaman Uang Ketok Palu dari legeslatif.

Bila itu terjadi? Biasanya manakala menunggu palu diketokan tanda pengesahan RAPBD Pemerintah Provinsi.

Lalu sebesar apa nyali pasangan Sudrajat-Syaikhu menghadapi Zombi Berdasi?

Tak dapat dipungkiri jika PKS-Gerindra di Legislatif Jabar tak besar. Kenyataan itu yang membuat Laode M. Syarif dari Komisioner KPK mencecar pertanyaan
"Bagaimana pasangan ASYIK mensiasati Uang Ketok Palu jika itu diminta?"

Tak menunggu jeda, Sudrajat tampil mempesona dengan terampil dan mantap dalam menjawab,
"Taraje nanggeuh dulang pinande yang artinya kira-kira "Setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar"

Konsekwensi dari itu, ia lebih memilih tidak terketok palu jika ada desakan mengeluarkan uang demi pengesahan RABPD yang telah masak dirancang.

Walau selama kepemimpinan Aher - yang nota bene kader PKS, tak pernah terjadi drama 'palu hilang' sehingga pengesahan RAPBD berjalan melenggang.

Namun  jika di kepemimpinan Sudrajat menemukan kendala, tak ada pilihan lain selain mengumumkan kondisi darurat kepada masyarakat. Mengatasinya dengan menerbitkan Pergub, untuk menjawab dead log setelah gagal upaya dialog.

Bukan tak menyadari akan resiko mendulang ketidak harmonisan dengan pihak legislatif. Akan tetapi  tekad untuk berpihak kepada rakyatlah yang membuat Calon Gubernur yang diusung PKS Gerindra dan PAN prinsipnya membulat.

Wow... makin ciamik, makin simpatik pasangan ASYIK

Saat Laode M. Syarif dari Komisioner KPK itu meminta mengimplementasikan bagaimana kelak mewujudkan clean goverment di acara Kupas Kandidat  di TVRI tanggal 2 April 2018. Sudrajat mengatakan akan mengoptimalkan E-Planning dan E-Budgeting, sehingga transparansi publik bisa tersajikan. Tak kurang penting juga perlu adanya E-Katalog untuk melengkapi strateginya. 

Mari cermati konsep pasangan ASYIK menuju pemerintahan yang bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan:

1.Memperkuat bangunan Sistim Pengendalian Internal Pemerintah mulai Provinsi hingga level paling bawah.

2.Penguatan sisi Aparatur Pengawasan.

3.Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat

4. Early Warning System  bagi Pemangku Jabatan yang cenderung berpotensi praktek korupsi

5. Law Inforcement ditegakkan bagi yang melakukan tindak pelanggaran.

Pembekalan atau santiaji, memberikan warning lanjut pecat jika tetap nekat itu langkah yang akan diterapkan.

Ketika penanya mengejar langkah   konkritnya seperti apa, Sudrajat segera memberikan kesempatan Calon Wakilnya. Ahmad Syaikhu Wakil Walikota Bekasi yang saat ini sedang menjalani cuti itu menjelaskan perlunya mentalitas internal ASN terproteksi dengan nilai ketakwaan yang tinggi dengan melibatkan keluarga masing-masing. Sehingga jika suatu saat ASN membawa sejumlah uang yang meragukan ke rumah, keluarganya mampu menolak dan mendorong mengembalikan.

 

Meski tak semudah membalik telapak tangan, namun upaya pembekalan dan penguatan iman ini akan terus dilakukan. Sehingga akan berdampak tak hanya mengerem niat tak terpuji seperti korupsi saja, namun mampu meningkatkan kesolehan sosial dan tinggi toleransi beragama. 

"Orang yang bertoleransi tinggi tak mudah terprovokasi." tegasnya.

Mendengar penjelasan di atas jadi teringat kiat Mang Oded,  juga jago dari PKS untuk Walikota Bandung di Pemilihan Kepala Daerah serentak yang tinggal 2 bulan lagi ini tentang Bagaimana Jurus Mencegah Korupsi.
"Peran Kepala Daerah adalah melakukan pembinaan. Berikan pemahaman pada ASN agar selaraskan pikiran dan qolbunya sebagai landasan untuk bekerja."

Maka, tak ada alasan untuk tak memilih urutan no 3 buat pasangan Sudrajat-Syaikhu untuk PilGub dan Oded-Yana untuk PilWalkot. Betul tidak?

#FriedaKustantina

#JuruCatat