 |
| Endrizal Nazar saat memimpin pertemuan dengan warga difabel |
Pernah berpikir tentang disabilitas? Difabel? Inklusi? Mungkin yang kita kenal hanya 'orang cacat' tapi mereka ada loh. Bahkan tidak hanya sebatas buta, tuli atau bahasa-bahasa lain yang kesannya merendahkan. Lantas bagaimana perhatian pemerintah terhadap kenyamanan mereka hidup di Kota Bandung?
Rabu pagi (11/4) perwakilan kaum disabilitas mendatangi gedung DPRD, mereka ingin beraudiensi dengan para wakil rakyatnya. Menceritakan bagaimana sulitnya menjadi penyandang disabilitas untuk beraktifitas, mobilitas tanpa bantuan pendamping. Bahkan mengeluhkan tentang pandangan masyarakat yang tidak memberi kesempatan lebih untuk kaum disabilitas mengejar impian mereka.
Alhamdulillah, Komisi D yang saat itu hanya diwakili oleh Endrizal Nazar dan Salmiah Rambe yang notabene berasal dari Fraksi PKS serta seorang Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi Golkar mau mendengarkan keluh kesah mereka. Bahkan mengundang seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait dari mulai Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) dan Bagian Kesra. Disdik yang sudah memulai dengan Peraturan Daerah (Perda) pelayanan pendidikan inklusi di semua jenjang baik formal maupun non formal. Disusul dengan Disnaker yang juga memberi kuota untuk kaum disabilitas. Serta SKPD lainnya yang bersiap untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Disabilitas sesuai dengan UU No. 26 tahun 2009.
 |
| Suasana audiensi |
Endrizal mengapresiasi pemerintah Kota yang sudah terlebih dahulu memikirkan kesejahteraan untuk kaum disabilitas, tinggal segera mengimplementasikan UU tersebut dalam perumusan naskah akademik. Endrizal juga menekankan agar seluruh SKPD ikut merumuskan dengan serius. Hal senada juga diungkapkan oleh Salmiah. Kedua Aleg dari Fraksi PKS ini akan mendorong agar Komisi D mendalami pokja inklusi.
0 Komentar