Ekspose UHC Bersama Rumah Sakit Se-Kota Bandung

Suasana ruang paripurna

Inilah berita terkini terkait UHC, diambil dari fanspage Endrizal Nazar, anggota dewan terpilih dapil 1 sekaligus ketua fraksi PKS Kota Bandung.

Ruang Paripurna DPRD Kota Bandung mendadak dipenuhi oleh seluruh Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit se-Kota Bandung pada hari Kamis, 18 Januari 2018. Permasalahan Universal Health Coverage (UHC) yang masih bergejolak di masyarakat menjadi alasana utama Komisi D serta Dinas Kesehatan (Dinkes) mengundang seluruh Dirut Rumah Sakit se-Kota Bandung. Terlebih lagi masih banyak petugas Rumah Sakit yang belum paham mengenai program UHC yang seharusnya sudah berlaku sejak 1 Januari 2018 lalu sehingga berakibat pada ditolaknya pasien bahkan sampai ditelantarkan. Dalam acara tersebut dr. Rita Sukendar selaku Kepala Dinkes menegaskan kembali bahwa UHC sudah dilaunching sejak 29 Desember 2017 (meski baru 95%) dan seharusnya sudah berjalan per 1 Januari 2018. MoU UHC dengan Walikota sendiri sudah dilaksanakan sejak tanggal 20 Desember 2017, dimana sebanyak 123.000 peserta sudah terdaftar. Untuk proseduralnya, jika pasien belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) boleh menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja langsung di Rumah Sakit. 

Kartu bisa segera dicetak dalam bentuk pdf, berlaku mulai Senin (22/1). Ini kalau sudah ada daftarnya. Kalau belum, mengisi google form terlebih dahulu setelah itu baru dicetak. Sehingga pasien tidak perlu bolak-balik antara Rumah Sakit dan SKPD terkait. Sementara untuk yang sehat bisa mendaftar dulu di Kelurahan, baru didata pada anggaran berikutnya. Sebagai tambahan, jika di lapangan ruangan kelas 3 penuh bisa pindah ke kelas 2 atau bahkan ke kelas 1. Pindah di sini bukan naik kelas, hanya pindah saja karena tidak adanya ruangan yang mencukupi, untuk fasilitas tetap fasilitas kelas 3. Kesimpulannya jangan sampai ada lagi pasien yang ditolak oleh Rumah Sakit apalagi sampai ditelantarkan oleh pihak Rumah Sakit, begitu ditekankan oleh Wakil Ketua Komisi D sekaligus Ketua Fraksi PKS, Ir. Endrizal Nazar.

(Ishma)