Selasa pagi (05/04/2016), anggota Dewan dari Komisi 2 dari Fraksi PKS Teddi Setiadi S.Sos dengan didampingi Andre Darusman Kabag.Pemkot.Bandung membahas Janji Kampanye Ridwan Kamil-Oded Mohammad Danial, ketika diusung sebagai Walkot dan Wawalkot Bandung oleh PKS dan Gerindra pada Bincang Pagi di sebuah Stasiun Radio.
Merujuk tajuk bincang-bincang, Presenter membuka dengan pertanyaan Bagaimana tehnis menggulirkan dana untuk tiap Kelurahan di kota Bandung.
Teddy menanggapi, bahwa janji kampanye Rido agar tiap RW mendapat 100 juta sudah dimasukkan ke RPJMD dan tinggal direalisasikan anggarannya sejak tahun 2015. Tentu ada mekanisme tata kelolanya. Pengelolaan harus transparan dan akuntable. Alokasi Dana tahun 2016 sebesar 203 milyar Rupiah dikeluarkan dari APBD per 3 bulan sekali dengan didahului pengajuan proposal anggaran dari semua RW sekota Bandung. Usulan dibuat berdasarkan MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) di RW yang mencakup kegiatan : LPM, PKK dan Karang Taruna dengan masing-masing kegiatan diusulkan 100 juta rupiah. Kegiatan harus dirinci yang antara lain untuk pelatihan, kegiatan sosial, kebersihan, penghijauan hingga infrastruktur.
Ketika disinggung rumor yang sempat terdengar, bahwa dana sebesar itu ada yang menguap Teddy dengan tegas meminta untuk diadukan saja, lengkapi aduan dengan nama Kelurahan dan RW serta bukti datanya. Pasti diproses. Yang jelas rambu-rambu pengawasan sudah dipasang lengkap dengan juklak dan jukdisnya serta melibatkan unsur Muspika di tiap Kecamatan.
Seolah ingin meyakinkan bahwa pengawasan ketat dilakukan DPRD, dia menjelaskan "Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan, maka kami harus turun kelapangan, walaupun BPK sudah turun melakukan audit, sehingga memperkecil peluang penyelewengan. Tak kurang Walikotapun setiap saat dapat memantau perkembangan di wilayahnya melalui aplikasi berbasis website bernama Prisma
Pertanyaan meningkat pada kesulitan dan hambatan dilapangan. "Terus terang rata-rata ketidak siapan SDM dalam menyiapkan mekanisme pembukuan dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan. SDM yang menyiapkan perencanaan juga tanpa dibekali pengetahuan yang memadai, sehingga kedepan dirasa perlu dibekali pelatihan dengan materi khusus Program Inovasi Pembangunan Perencanaan Kewilayahan (PIPPK)", demikian paparannya.
Pertanyaan beralih ke Andre selaku wakil dari Pemkot Bandung dengan pertanyaan yang sama. "Pasti ditemukan kendala karena tahun-tahun sebelumnya RW hanya diminta usulan global saja, sekarang harus secara resmi merencanakan dengan melalui mekanisme MUSRENBANG. Oleh karena itu perlu diadakan pelatihan intensif bagi 1.581 RW dari 151 Kelurahan. Jangan lupa RW harus terus membina komunikasi yang baik dengan Lurah, sehingga tak terjadi kelambatan pengucuran dana sehingga jalannya pembangunan tak terserdat. Kini Lurah dan Camat harus mau mapay lembur mengawasi proses dilapangan", tegasnya.
(Frieda Kustantina)
0 Komentar