 |
| gambar dari FB FKGH |
Permasalahan Guru Honorer hingga saat ini masih menggantung, khususnya yang masuk dalam kategori K2. Setelah mengikuti serangkaian pendataan dan ujian saringan PNS beberapa bulan yang lalu. Namun, hingga kini karena berbagai hal termasuk pergantian struktur Pemerintahan masalah ini masih tersendat. Permasalahan lain juga timbul, dimana dalam satu tahun ini Tunjangan Daerah (Tunda) dirasakan tersendat pencairannya. Puncaknya pada Jum'at(21/11) Persatuan Guru Honorer yang tergabung dalam FGII dan FKGH mengajukan audiensi ke DPRD Kota Bandung. Kali ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKS, Haru Suandharu.
Beberapa hal yang dibahas dalam audiensi tersebut ialah beberapa hal terkait:
1) Tunjangan Profesional Guru
2) Hibah untuk Guru Honorer
3) Peningkatan kinerja Disdik Kota Bandung
4) Berakhirnya jabatan beberapa Kepala Sekolah
Dalam pertemuan tersebut, Haru Suandharu menjawab bahwa Tunjangan Profesional Guru adalah kebijakan Pemerintah Pusat. Untuk hal ini perlu adanya penyempurnaan mekanisme pelaporan, evaluasi dan pencairannya sehingga dapat diterima oleh para Guru dengan lebih proposional dan tepat waktu.
Untuk Hibah untuk Guru Honorer juga sedang dalam proses pencairan. Dalam prosesnya perlu dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundangan agar tepat waktu dan tepat sasaran.
Khusus untuk Peningkatan Kinerja Disdik Kota Bandung merupakan agenda utama Walikota dan Wakil Walikota, didalamnya sudah termasuk dalam reformasi birokrasi. Diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama, Pemkot dapat melakukan reformasi dan peningkata kinerja Disdik Kota Bandung.
Berakhirnya jabatan beberapa Kepala Sekolah Negeri telah direspon oleh Disdik dan BKD. Namun dalam implementasinya secara menyeluruh memerlukan waktu yang tepat. Hal ini terkait dengan penyelesaian agenda Pendidikan dan mekanisme pelaporan administrasi. Saat ini Disdik sedang menyiapkan evaluasi, mutasi dan promosi Guru menjadi Kepala Sekolah yang dapat menjamin kualitas pendidikan di Sekolah.
0 Komentar