Demokrasi yang telah dijalani bangsa Indonesia selama puluhan tahun merekam jejak manis maupun pahit. Tak sedikit kita dapati perjalanan demokrasi kita terseok-seok. Namun bukan mustahil pula bahwa kita sedang bermimpi yang sama, menuju demokrasi yang lebih stabil, yang menyejahterakan bangsa Indonesia.
Debat capres-cawapres RI tadi malam (9/6) digelar dengan meriah. Banyak agenda nonton bareng dilakukan di berbagai tempat untuk menguji bersama kualitas masing-masing kandidat. Salahsatu segmen dalam debat tadi malam membahas mengenai ongkos demokrasi yang mahal. Hal ini dilihat dari begitu besarnya anggaran negara untuk membiayai berbagai pemilihan pimpinan dari level daerah hingga nasional, serta besarnya dana yang dikeluarkan masing-masing peserta pemilu untuk menarik simpati rakyat.
Mengenai hal ini, Prabowo memfokuskan langkah pada pembenahan APBD terkait pelaksanaan demokrasi di berbagai daerah, dan tentu APBN pada level nasional. Hatta memperkuat langkah ini dengan mengatakan, "Demokrasi haruslah sesuatu yang murah, sederhana dan mudah dipahami rakyat." Pasangan ini memandang bahwa dalam pelaksaan demokrasi harus diiringi dengan asas yang sederhana dan terpantau. Aturan-aturan hukum telah ada dan baik, tinggal diperbaiki pelaksanaannya.
Sementara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyampaikan bahwa ke depan, untuk menghemat anggaran sebaiknya pilkada dilakukan serentak di semua daerah. (RD)
