Jakarta - Gubernur Jawa Barat yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan kembali menerima penghargaan. Kali ini penghargaan diberikan karena Heryawan dianggap berhasil dalam memimpin Transformasi Sistem Pengadaan. Apalagi karena komitmennya yang tinggi pada penerapan e-Procurement dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dirintis sejak masa awal pemerintahannya tahun 2008 hingga kini memasuki periode ke-2 masa jabatannya.
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo kepada Heryawan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2013, di Balai Sudirman, Gedung Panti Prajurit Jl. Saharjo 268 Jakarta Selatan, Rabu (20/11) pagi. Acara yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono, diikuti oleh pimpinan kementrian/lembaga/instansi, termasuk Gubernur dan Bupati serta Walikota se Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Heryawan mendapat kehormatan menyampaikan pengalamannya di hadapan hadirin, dalam menerapkan e-Procurement, meliputi komitmen pengembangan LPSE dan ULP baik dari sisi regulasi, kelembagaan, anggaran, SDM dan infrastruktur penunjangnya. "Prestasi ini merupakan bukti bahwa e-Procurement jika ditekadkan dalam kebijakan, maka hasilnya cukup baik," ujar Heryawan.
Menurut Agus, komitmen Gubernur Jawa Barat terhadap penerapan e-Procurement sejak awal pemerintahannya sudah tinggi. "Apalagi, karena keyakinan Pak Heryawan bahwa e-Procurement mampu mengurangi praktik KKN dalam pengadaan barang/jasa. Dan LPSE serta ULP Provinsi Jawa Barat menjadi acuan bagi semua pihak," ungkapnya.
Menurut Agus, award yang diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat merupakan penghargaan atas komitmennya yang sangat kuat dalam penerapan e-Procurement dan dukungannya terhadap ULP. Bahkan jauh sebelum kedua hal tersebut diterapkan. Kepeloporan Gubernur Jawa Barat tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan 100 % e-Procurement dan ULP sejak tahun 2010. Pada acara itu Gubernur , didampingi Kepala ULP, Dadang Suharto, dan Kepala Balai LPSE, Ika Mardiah.
Acara Rakernas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diikuti oleh sekitar 2.500 orang dari perwakilan 600 LPSE dan 230 ULP se-Indonesia,dan berlangsung selama dua hari, 20 dan 21 November 2013. Adapun tema Rakernas tahun 2013, yakni; "Galang Percepatan Modernisasi Pengadaan Pemerintah Melalui Penguatan LPSE dan Profesionalisme ULP."
www.pks.or.id
0 Komentar