Susanto Triyogo Soroti Rasio Gini dan Efektivitas APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025

 

Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya terlihat dari angka makro.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKS, Susanto Triyogo menyoroti masih tingginya ketimpangan ekonomi dan belum optimalnya efektivitas belanja daerah dalam pembahasan LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.

Menurut Susanto, pembahasan LKPJ tidak boleh hanya berhenti pada capaian serapan anggaran maupun output program secara administratif. Ia menilai keberhasilan pembangunan harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat secara merata.

Kondisi Pemukiman Padat Kumuh

“Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya terlihat dari angka makro yang tampak baik di atas kertas. Yang paling penting, apakah manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Kota Bandung,” ujar Susanto, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Susanto menyoroti tingginya Koefisien Gini Kota Bandung sebesar 0,420 yang menunjukkan ketimpangan ekonomi masih cukup tinggi. Kondisi itu dinilai menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata.

Menurutnya, Pansus juga mendorong pemerintah kota melakukan langkah financial engineering secara kreatif dan berkelanjutan melalui optimalisasi aset daerah, penguatan investasi, hingga penataan pengelolaan BUMD agar lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, Susanto menilai belanja daerah masih terlalu dominan pada kegiatan belanja rutin dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Karena itu, Lanjut Susanto, DPRD meminta adanya realokasi anggaran menuju program prioritas yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan sasaran RPJMD.

“Kami mendorong agar APBD tidak hanya habis untuk rutinitas birokrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya.

Susanto menyatakan, dalam aspek reformasi birokrasi, Pansus turut menyoroti implementasi Zona Integritas yang belum optimal, termasuk pengawasan benturan kepentingan serta budaya kerja birokrasi yang masih cenderung administratif dan seremonial.

"Secara keseluruhan, Pansus LKPJ DPRD Kota Bandung menghasilkan 275 rekomendasi strategis kepada perangkat daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan," tutup Susanto.