Fraksi PKS DPRD Bandung Soroti Ketimpangan dan Efektivitas Belanja dalam Evaluasi LKPJ 2025

 

Fraksi PKS DPRD Kota Bandung menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas belanja daerah, serta dampak pembangunan bagi masyarakat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto, mengatakan capaian Pemerintah Kota Bandung dalam realisasi program dan anggaran patut diapresiasi. Berdasarkan laporan yang disampaikan, tingkat penyelesaian program dan kegiatan mencapai 90,97 persen, sedangkan realisasi APBD menyentuh angka 96,93 persen.

Eko Kurnianto

“Sejumlah indikator makro seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan juga menunjukkan adanya perkembangan positif pembangunan kota,” kata Eko dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Meski demikian, Fraksi PKS menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari capaian statistik. Menurut Eko, pembangunan harus mampu menghadirkan rasa keadilan sosial dan manfaat yang dirasakan merata oleh seluruh warga Kota Bandung.

Fraksi PKS menyoroti koefisien gini Kota Bandung yang berada di angka 0,420 sebagai sinyal masih terjadinya ketimpangan ekonomi di tengah pertumbuhan kota.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara masyarakat kecil masih menghadapi tekanan biaya hidup, keterbatasan akses pekerjaan, dan pelayanan publik,” ujarnya.

Selain ketimpangan ekonomi, Fraksi PKS juga menaruh perhatian terhadap struktur belanja daerah. Mereka menilai porsi belanja pegawai yang melampaui batas ideal perlu segera dikendalikan agar alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada infrastruktur dan pelayanan publik.

Eko mengatakan Pemerintah Kota Bandung perlu berani melakukan realokasi anggaran dari belanja administratif menuju belanja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PKS juga menilai rendahnya serapan Belanja Tidak Terduga (BTT) menunjukkan perlunya perbaikan dalam kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.

“Anggaran yang mengendap tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat merupakan opportunity cost yang harus diminimalisir,” katanya.

Dalam evaluasi LKPJ 2025, Fraksi PKS turut mendorong transformasi tata kelola pemerintahan agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan berbasis hasil dan dampak nyata.

Menurut mereka, reformasi birokrasi harus melahirkan pelayanan publik yang cepat, adaptif, dan berpihak pada kepentingan warga.

Adapun sejumlah agenda prioritas yang menjadi sorotan Fraksi PKS antara lain pemerataan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, penanganan kemiskinan berbasis data presisi, perlindungan perempuan dan anak, percepatan pembangunan drainase dan pengelolaan sampah, hingga optimalisasi aset daerah dan reformasi BUMD.

Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong penguatan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang berpihak kepada warga Kota Bandung, serta penataan ruang kota yang lebih disiplin dan berkelanjutan.

Eko menilai Kota Bandung membutuhkan lompatan kebijakan melalui penguatan financial engineering, digitalisasi tata kelola pemerintahan, efisiensi belanja rutin, dan peningkatan investasi sektor produktif.

“APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang lebih progresif, adil, dan berkelanjutan,” ujar dia.

Fraksi PKS menyatakan pihaknya akan terus mengawal rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung agar tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata. Mereka meminta komitmen Pemerintah Kota Bandung terhadap rekomendasi DPRD diwujudkan secara terukur dalam RKPD 2027.

“PKS siap menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi Pemkot Bandung,” kata Eko.