Pemerintah Kota Bandung didorong untuk bergerak lebih cepat dan responsif dalam menangani berbagai persoalan masyarakat di era digital saat ini.
Sekretaris Komisi I DPRD
Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, menegaskan bahwa masyarakat kini
semakin kritis dan mampu menilai kinerja pemerintah secara langsung melalui
perkembangan internet dan media sosial.Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro.
Menurutnya,
kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk tidak lagi bekerja secara lambat dan
sektoral. Setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus segera
ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Warga Kota Bandung saat ini sudah melek digital. Mereka bisa melihat dan menilai sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Karena itu, setiap persoalan harus direspons dengan cepat,” ujar Susanto.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2027, sekaligus evaluasi perencanaan pembangunan tahun 2025.
Susanto juga menekankan
pentingnya memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia
menilai, kompleksitas persoalan di Kota Bandung saat ini tidak mungkin
diselesaikan hanya oleh satu atau dua OPD saja.
Salah
satu persoalan yang menjadi sorotan adalah masalah sampah yang dinilai kian
mengkhawatirkan. Potensi penumpukan sampah di berbagai wilayah harus segera
diantisipasi dengan langkah nyata dan terukur.
“Solusi untuk sampah itu
banyak. Tinggal bagaimana political will kita untuk benar-benar menanganinya.
Harus dimulai dari hal paling kecil, seperti di tingkat RW hingga rumah
tangga,” tegasnya.
Di sisi lain, Susanto
juga menyoroti efektivitas program pelatihan yang selama ini digelar oleh OPD.
“Pelatihan saja tidak
cukup untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semestinya program
pelatihan diintegrasikan dengan jejaring bisnis yang sudah mapan, seperti
kemitraan dengan sistem waralaba (franchise) agar peserta pelatihan memiliki
akses pasar dan peluang usaha yang lebih jelas%” ujarnya.
Susanto menjelaskan bahwa
pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni
investasi, belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, serta selisih ekspor dan
impor.
Dalam konteks tersebut,
belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai stimulus ekonomi yang dapat
menciptakan efek berganda (multiplier effect), terutama dalam menekan angka
kemiskinan dan pengangguran di KotaBandung.
“Spending government ini
penting karena bisa mendorong efek berantai bagi perekonomian masyarakat.
Pertanyaannya sekarang, sejauh mana program yang dirancang benar-benar mampu
menjawab persoalan yang ada,” ujar politisi PKS.
Susanto berharap, seluruh
perencanaan pembangunan ke depan tidak hanya bersifat administratif, tetapi
benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
Kota Bandung.
0 Komentar