Eko Tekankan Penguatan Program Kang Pisman dan Evaluasi Kinerja BUMD

 Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKS, Eko Kurnianto, menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah dalam mendorong program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Sarimukti. Program tersebut dinilai sebagai terobosan strategis dalam menangani persoalan sampah di wilayah Bandung Raya.

Eko Kurnianto, Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKS.

Menurut Eko, kehadiran PSEL Sarimukti tidak hanya membantu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga mampu mengubah sampah menjadi sumber energi yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Ia menilai, inisiatif ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan solusi lingkungan yang berkelanjutan.

Namun demikian, Eko mengingatkan agar pendekatan pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada hilir. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan sampah dari hulu melalui perubahan perilaku masyarakat.

“Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) harus tetap menjadi gerakan utama. Ini fondasi penting dalam membangun budaya sadar lingkungan sekaligus menekan volume sampah sejak dari sumbernya,” ujarnya.

Eko menilai, keberhasilan PSEL sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan sampah di tingkat hulu. Tanpa pemilahan dan pengurangan sampah dari masyarakat, beban pengolahan di fasilitas PSEL akan semakin berat dan tidak optimal.

Ia pun mendorong adanya sinergi antara penerapan teknologi melalui PSEL dan penguatan gerakan Kang Pisman sebagai upaya terintegrasi dalam menyelesaikan persoalan sampah secara komprehensif.

Selain menyoroti isu lingkungan, Eko juga memberikan catatan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi anggaran Bagian Perekonomian mencapai 93,56 persen atau sebesar Rp2,41 miliar dari pagu Rp2,58 miliar.

Meski penyerapan anggaran tergolong baik, ia menekankan bahwa keberhasilan seharusnya diukur dari dampak nyata terhadap kesehatan BUMD dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Eko mengungkapkan, terdapat disparitas kinerja antar BUMD. PT Bandung Infra Investama (BII) mencatat laba bersih Rp20,45 miliar dengan setoran dividen Rp7,87 miliar.

Sementara Perumda Tirtawening membukukan laba Rp8,20 miliar dan menyetor Rp4,84 miliar ke kas daerah. Keduanya masuk kategori sehat.

Di sisi lain, Perumda Pasar Juara masih mengalami kerugian sebesar Rp17,91 miliar dan belum memberikan kontribusi terhadap PAD. Kondisi ini, menurut Eko, menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani.

“Bagian Perekonomian harus lebih progresif dalam pengawasan dan pembinaan. Diperlukan percepatan strategi penyehatan BUMD, pengembangan model bisnis yang adaptif, serta optimalisasi aset yang belum tergarap,” tegasnya.

Ia juga menyoroti rencana perubahan status hukum Bank Bandung menjadi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat.

Eko meminta agar kajian dan regulasi yang disusun benar-benar memperkuat layanan, khususnya dalam pengembangan perbankan digital bagi masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Eko menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus mengawal penggunaan anggaran, termasuk dana kajian BUMD sebesar Rp865,47 juta pada 2025, agar menghasilkan kebijakan yang konkret dan berdampak nyata.

“BUMD adalah motor penggerak ekonomi daerah. Tata kelolanya harus diperbaiki agar seluruhnya sehat dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.