Klaim penurunan angka kemiskinan di Kota Bandung mendapat sorotan dari DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Susi Sulastri, menilai data tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh agar benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Menurut Susi, penurunan
angka kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari data administratif semata. Ia
menekankan pentingnya verifikasi langsung, terutama setelah adanya forum
bersama antara Organisasi Jasa Sosial (OJS), Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan
beberapa waktu lalu.pemukiman di salah satu daerah kota Bandung
“Data itu harus dicek
kembali. Apakah benar terjadi penurunan atau tidak. Jangan sampai hanya
terlihat turun di angka, tapi realitanya masyarakat masih kesulitan,” ujarnya,
Senin (20/4/2026).
Ia meminta Dinas Sosial
Kota Bandung untuk melakukan verifikasi ulang secara lebih teliti dan objektif.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pergeseran status masyarakat dalam
kategori desil kesejahteraan.
Susi menjelaskan,
terdapat temuan di lapangan di mana warga yang sebelumnya masuk kategori desil
rendah (desil 1–5) tiba-tiba naik ke desil 6 hingga 8. Namun, setelah
ditelusuri, kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perubahan signifikan.
“Harus dilihat secara
bijak. Apakah perpindahan desil itu memang sesuai dengan realita atau tidak,”
tegasnya.
Ia mencontohkan kasus
seorang janda yang menghidupi dua cucunya. Awalnya, keluarga tersebut masuk
dalam kategori desil 3, namun setelah dilakukan verifikasi, statusnya berubah
menjadi desil 6 bahkan 7. Hal ini didasari anggapan bahwa yang bersangkutan
memiliki usaha katering.
“Padahal faktanya bukan
katering, hanya jualan masakan rumahan karena tidak punya pekerjaan tetap. Ini
yang harus diluruskan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut
Susi, berpotensi menyebabkan masyarakat kehilangan akses bantuan sosial,
meskipun secara nyata mereka masih membutuhkan. Karena itu, ia menegaskan
pentingnya akurasi data agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Jangan sampai kita sudah
memverifikasi, tapi masyarakat yang sebenarnya masih perlu bantuan justru
terlewat,” katanya.
Lebih jauh, Susi juga
menilai masih banyak realitas sosial di Kota Bandung yang perlu menjadi
perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu, ia mendorong Pemkot Bandung untuk
melihat persoalan kemiskinan secara lebih komprehensif dan objektif.
Dalam upaya menekan angka
kemiskinan, Komisi IV DPRD Kota Bandung meminta pemerintah kota melalui Dinas
Sosial untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya melalui
pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan langsung yang tepat guna.
“Program pelatihan dan
bantuan itu penting, supaya masyarakat bisa mandiri dan menghasilkan
penghasilan dari kemampuan yang mereka miliki,” jelasnya.
Selain itu, ia juga
menyoroti menurunnya daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum
stabil. Menurutnya, situasi saat ini masih penuh ketidakpastian, terutama
terkait potensi kenaikan harga bahan pokok dan energi.
“Sekarang memang BBM
belum naik, tapi masyarakat harus bersiap. Kalau harga kebutuhan pokok naik,
tentu akan semakin memberatkan,” katanya.
Susi mengingatkan agar
pemerintah dapat mengantisipasi kondisi tersebut sejak dini. Ia menilai
masyarakat sebenarnya sudah terbiasa hidup sederhana, sehingga yang diperlukan
adalah kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi mereka.
“Masyarakat kita tidak
perlu diajari hidup sederhana, karena mereka sudah menjalaninya. Yang penting
bagaimana pemerintah memastikan mereka bisa bertahan dalam kondisi apapun,”
ujarnya.
Ia pun mendorong Pemkot
Bandung untuk rutin turun ke lapangan guna memantau harga komoditas, khususnya
kebutuhan dasar. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan jaminan kepada
masyarakat bahwa kenaikan harga, jika terjadi, tetap dalam batas yang wajar.
“Kalaupun ada kenaikan,
jangan sampai signifikan dan memberatkan. Pemerintah harus hadir memberikan
kepastian kepada warga,” pungkasnya.
0 Komentar