DPRD Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memperketat pengawasan distribusi pangan, baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Wakil Ketua Komisi II
DPRD Kota Bandung, Siti Marfuah mengatakan, harga pangan secara umum masih
dalam kondisi relatif stabil. Namun demikian, terdapat indikasi penurunan daya
beli masyarakat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kunjungan Komisi II DPRD Kota Bandung di pasar tradisional.
Siti Marfuah juga menekankan terkait potensi terjadinya aksi borong (panic buying) akibat isu global menjadi perhatian serius.
"Hal ini tentu
menjadi perhatian kami di DPRD untuk disampaikan kepada Wali Kota. Terutama
terkait isu global yang berkembang, termasuk dampak konflik internasional.
Jangan sampai terjadi panic buying. Meskipun saat ini belum terasa secara
signifikan, Pemerintah Kota harus memastikan kondisi tersebut tidak terjadi di
tengah masyarakat," katanya dikutip Kamis (26/3/2026).
Ia juga menekankan pentingnya transparansi data dari pengelola pasar guna
mencegah praktik penimbunan barang, baik karena faktor kepanikan maupun
kepentingan tertentu. Pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar distribusi
pangan tetap merata dan masyarakat tidak dirugikan.
Oleh karena itu, baik di tradisional maupun modern, untuk terus memperbarui dan
melaporkan aktivitas pembelian dalam skala besar. Siti Marfuah juga
menambahkan, Pemkot untuk segera melakukan sinkronisasi data ketersediaan dan
distribusi pangan, serta melaksanakan operasi pasar apabila diperlukan.
"Kami berharap Pemerintah Kota Bandung dapat lebih responsif dalam mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan daya beli masyarakat. Pastikan seluruh kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi dengan baik," ucapnya.
.jpg)
0 Komentar