Efisiensi belanja harus diimbangi
upaya memperbesar penerimaan daerah.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2026 diperkirakan turun dari Rp 7,8
triliun menjadi sekitar Rp 7,1 triliun akibat berkurangnya dana transfer ke
daerah (TKD) sebesar Rp 658 miliar.
Kondisi ini mendorong DPRD Kota
Bandung meminta pemerintah kota segera memperkuat strategi fiskal, khususnya
dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset
produktif guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
 |
| Susanto Triyogo Adiputro |
Anggota DPRD Kota Bandung Susanto Triyogo menegaskan, penurunan anggaran tidak boleh menghambat pelayanan publik. Karena itu, efisiensi belanja harus diimbangi dengan upaya serius untuk memperbesar penerimaan daerah.
“Kita harus memastikan pelayanan
publik tetap berjalan optimal. Maka dari itu, peningkatan PAD lewat
sektor-sektor strategis seperti BUMD dan aset daerah menjadi sangat penting,”
ujarnya kepada, Senin (20/10/25).
Menurut Susanto, BUMD harus
menjadi motor penggerak kemandirian fiskal Kota Bandung, bukan sekadar entitas
bisnis. “BUMD harus jadi salah satu sumber penerimaan. Kita ingin kinerja
mereka makin sehat dan memberi dividen signifikan bagi daerah.”
Ia juga mengapresiasi langkah
Pemerintah Kota Bandung yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) baru
di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mengelola aset secara
lebih produktif.
“Aset daerah yang selama ini
pasif harus bisa menghasilkan. Ini langkah tepat agar aset menjadi sumber PAD
baru,” kata Susanto.
Menurutnya jika pengeluaran terus
ditekan tapi pendapatan tidak naik, fiskalnya akan cenderung stagnan. Karena
itu, optimalisasi PAD adalah kunci agar pelayanan publik tetap berjalan di Tengah
penurunan anggaran TKD.
Susanto berharap kolaborasi DPRD
dan pemerintah kota mampu memperkuat kemandirian fiskal Bandung, sehingga meski
APBD menurun, roda pembangunan dan layanan publik bagi warga tetap
terjaga.
0 Komentar