DPRD Dorong Pemkot Bandung Benahi Sistem Lampu Lalin untuk Atasi Macet

 

DPRD mendorong Pemkot Bandung untuk membehani sistem operasional lampu lalu lintas di persimpangan jalan. Pasalnya, sistem saat ini masih menjadi faktor penyumbang kemacetan di Kota Kembang.

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan salah satu faktor pemicu kemacetan yang semakin parah disebabkan karena sistem lampu merah yang belum memadai. Ia bahkan mengaku kerap mendapat keluhan dari masyarakat terkait dengan durasi lampu merah seperti di persimpangan Jalan Sokarno Hatta (samsat) dan Pasteur yang jadi pemicu kemacetan.

Lampu merah di Samsat

"Ada beberapa hal yang perlu segera dibenahi. Pengaturan lampu lalu lintas atau lampu merah juga harus segera diperbaiki dan ditata ulang," katanya, Senin (28/7/2025).

Asep menyinggung program Smart City Bandung yang sebelumnya digadang-gadang mampu menjadi solusi berbagai persoalan kota, termasuk kemacetan. Namun kemudian, menurutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan teknologi yang diterapkan benar-benar efektif.

"Kami sebelumnya juga punya harapan dengan penerapan teknologi seperti Smart City Bandung, tetapi hal ini perlu dikaji lebih dalam. Apakah teknologi itu benar-benar bisa menyelesaikan kemacetan atau justru menimbulkan masalah baru? Jadi, ini perlu kajian yang serius," bebernya.

Asep pun mendorong agar penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) diterapkan untuk mengatur lalu lintas secara lebih responsif. "Bandung kan punya banyak akademisi yang bisa diajak kerja sama untuk mengembangkan teknologi ini," ujarnya.

Ia berharap, sistem lampu lalu lintas nantinya bisa bersifat adaptif. Misalnya, tidak memberi sinyal merah lama-lama jika jalanan kosong, dan sebaliknya bisa cepat merespons kemacetan di titik-titik tertentu.

Di sisi lain, Asep menekankan bahwa masalah kemacetan tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemkot Bandung. Keterlibatan pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat dianggap penting, terutama untuk kebijakan-kebijakan strategis seperti pengendalian jumlah kendaraan.

"Dari sisi kami di DPRD, kami menilai bahwa penanganan kemacetan harus menjadi tugas serius dari semua unsur pemerintah. Pemerintah Kota Bandung tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri tanpa dukungan dari pemerintah provinsi maupun kebijakan nasional yang berkaitan," pungkasnya.