Saat ini Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) tingkat TK, SD, dan SMP di Kota Bandung sedang berlangsung. Menurut
anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, drg. Susi Sulastri, ada permasalahan yang
kerap ditemui di masyarakat saat PPDB tiba. Yakni pemikiran negeri minded atau
masyarakat terfokus ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
“Sebetulnya masalah ini terulang
lagi setiap tahun karena memang masalahnya masyarakat kita masih negeri minded,
terutama untuk SD dan SMP,” ungkap Susi.
drg. Susi Sulastri |
Sebetulnya, lanjut Susi, jumlah anak yang masuk sekolah baik SD maupun SMP dengan jumlah sekolah negeri dan swasta yang ada di Kota Bandung sudah sebanding.
Namun karena masyarakat sekarang
melihat sekolah negeri kualitasnya lebih bagus dan juga bebas biaya alias
gratis, maka hal ini yang menjadikan mereka negeri minded.
Ditambah lagi saat ini untuk
masuk sekolah pun ditentukan oleh zonasi. Masyarakat tentunya harus memilih
sekolah terutama sekolah negeri yang jaraknya berdekatan dengan rumah tinggal
mereka.
Sehingga desakan dari masyarakat
untuk membuat sekolah negeri baru juga tinggi.
“Kemarin ada beberapa orang
perwakilan dari salah satu wilayah di Kota Bandung yang datang ke Komisi D
untuk beraudiensi. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada sekolah di daerahnya.
Itulah tantangan di bidang pendidikan di Kota Bandung,” ujar politisi PKS ini.
Melihat kondisi ini, kata Susi,
pihaknya akan mendorong eksekutif dalam hal ini jajaran Dinas Pendidikan
(Disdik) Kota Bandung untuk menambah kualitas sekolah-sekolah swasta. Sehingga
pemikiran negeri minded di kalangan masyarakat bisa terkikis.
“Sekolah-sekolah swasta harus
diupgrade, harus ditingkatkan kualitasnya sehingga kepercayaan masyarakat
kepada sekolah swasta juga terbangun dengan baik,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Susi, eksekutif
atau Dikdik Kota Bandung juga harus memantau tentang standar tarif atau biaya
masuk ke sekolah swasta. Karena tidak sedikit sekolah swasta dengan kualitas
yang dianggap lebih baik biayanya cukup mahal.
“Ini harus dipantau, karena
bagaimana pun juga masyarakat tentu memikirkan biaya pendidikan yang
terjangkau,” ungkapnya.
Dikatakannya, Disdik harus
kembali mendata jumlah sekolah baik sekolah negeri maupun swasta. Apabila sudah
setara antara jumlah sekolah baik sekolah negeri maupun swasta dengan anak usia
sekolah, maka perlu dipertimbangkan kembali terkait penambahan sekolah negeri,
apakah diperlukan atau tidak.
“Untuk penambahan sekolah negeri,
saya kira dengan system zonasi ini masih diperlukan, mengingat masih banyak
tempat atau wilayah di Kota Bandung yang jauh dari sekolah negeri atau sama
sekali tidak ada sekolah negeri di wilayahnya atau biasanya kita sebut sebagai
wilayah blankspot,” ujarnya.
“Nah disinilah peran pemerintah
hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi atas tantangan yang
ada. Diantaranya membuat fasilitas sekolah yang memadai bagi masyarakat, di
tempat-tempat kosong atau blank spot,” sambungnya.
Salah satunya di daerah Cinambo,
masih ada blank spot. Hal ini diketahui saat warga Paguyuban Cinambo melakukan
audiensi beberapa waktu yang lalu, yang menginginkan adanya sekolah negeri di
kawasan mereka.
“Tentunya itu kita apresiasi,
karena bagaimana pun juga jika ada blank spot (tidak ada sekolah) maka
anak-anak tidak bisa bersekolah atau tidak bisa mengenyam pendidikan, terutama
pendidikan di sekolah negeri. Tentu bagi mereka itu sesuatu yang memberatkan
ya, karena anak-anak berprestasi mereka tidak terfasilitasi masuk sekolah
negeri,” jelasnya.
Selain itu, ungkap Susi, warga
Paguyuban Cinambo pun mengutarakan pada Komisi D DPRD Kota Bandung, karena anak-anak
mereka harus sekolah di luar kawasan Cinambo, maka biaya akomodasi atau ongkos
transportasi yang di keluarkan cukup besar.
“Jadi mereka sangat berharap
sekali, Pemkot Bandung membuat sekolah negeri baru di daerah Cinambo,” ujarnya.
Susi mengapresiasi Pemerintah
Kota Bandung dalam hal ini Disdik Kota Bandung yang sudah membangun
sekolah-sekolah negeri baru. Meskipun belum terpenuhi semua keinginan
masyarakat, tetapi sekolah-sekolah baru yang sudah dibangun ini menjadi bukti
bahwa Pemerintah Kota Bandung serius menangani masalah tersebut.
Ahmad Farid Fakhrullah
1 Komentar
Kita tuh jangan mikir negeri pokoknya harus masuk negeri entah itu sekolah atau kuliah. Negeri swasta sama saja. Perkenalkan saya alumni SMP Swasta
BalasHapus