PPDB Selalu Bermasalah Tiap Tahun, Fraksi PKS Ungkap Faktor Penyebabnya

 

Gap antara harapan masyarakat dengan kondisi yang ada, seperti sebaran sekolah, jumlah lulusan, dan jumlah kursi menjadi masalah yang selalu muncul dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bandung.

Iwan Hermawan

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Iwan Hermawan. 

"Di Kota Bandung jumlah sekolah itu cukup. Kalau mempunyai pandangan bahwa sekolah negeri dan swasta itu punya kedudukan yang sama tak akan terjadi rebutan sekolah. Jika masyarakat ingin ke negeri semua maka sekolah jadi kurang," ujar Iwan.

Menurutnya, di tengah-tengah masyarakat sepertinya sudah membudaya bila sekolah negeri lebih bagus dari swasta.

"Baru tingkat SD, yang sudah bergeser penilaian masyarakat bahwa sekolah negeri dan swasta sama. Bahkan SD swasta dianggap lebih berkualitas dan maju daripada SD negeri," ujarnya.

Namun untuk SMP dan SMA, pandangan masyarakat masih menilai bahwa SMP dan SMA negeri itu lebih bagus.

Sedangkan, masalah zonasi akan terus muncul saat PPDB dilaksanakan.

Masalah muncul karena pemerintah membangun sekolah bukan berdasarkan pemerataan wilayah seperti satu kecamatan satu sekolah atau satu kelurahan satu sekolah. Tapi, berdasarkan ketersedian lahan milik Pemerintah Kota Bandung.

"Contohnya, di Lengkong, di ruas Jalan Solontongan dan Kliningan saja, sudah ada tiga atau empat sekolah. Kenapa? Karena lahannya milik pemkot. Kalau pakai sistem zonasi, sangat beruntung warga sekitar banyak sekolah dekat rumahnya," ujar politisi PKS ini.

Namun untuk wilayah-wilayah yang tidak ada lahan milik pemkot, jadinya tidak ada sekolahan. Inilah yang dikeluhkan oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang blank spot.

Menurutnya, membangun sekolah negeri menjadi solusi bagi masyarakat setempat agar adil. Namun, jika sekolah negeri terus dibangun bagaiman nasib sekolah swasta.

"Saat ini jumlah sekolah negeri dan swasta di Kota Bandiung dibanding dengan jumlah siswa itu sudah sesuai. Kalau sekolah negeri terus dibangun, nanti akan terjadi kelebihan sekolah," ujarnya. 

Menùrut Iwan, daripada pemerintah membangun sekolah negeri, lebih baik sekolah swasta diadaposi oleh Pemkot Bandung.

Iwan mengatakan, bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP), lokasi sekolah harus dekat dengan tempat tinggal agar tidak perlu ada biaya transportasi.

Dia mengatakan, saat ini sejumlah sekolah swasta menerima siswa RMP. Namun ada beberapa sekolah swasta yang tidak menerima RMP dengan alasan tidak kekurangan siswa.

Iwan meminta semua pihak harus mengubah paradigma soal pendidikan.

"Yang ideal itu ketika sekolah negeri dan swasta dalam posisi sejajar. Maka kualitas gurunya juga harus terukur, terstandardisasi," ujarnya.

Politisi PKS ini pun mengatakan, paradigma pendidikan yang harus dibangun adalah adanya kesetaraan fasilitas dan kualitas guru. 

"Kenapa kualitas guru di SMAN 3 dianggap bagus, padahal sama-sama PNS. Kenapa saat guru SMAN 3 dipindah ke sekolah lain kualitas siswanya tidak jadi bagus karena modal murid di SMAN 3 juga bagus," ucapnya.

Lewat zonasi, ungkap Iwan, sekolah saat ini diharapkan tidak ada lagi sekolah favorit atau tidak favorit.

Penghapusan label tersebut cukup bagus asalkan kualitas semua sekolah sama.

"Kalau kualitasnya berbeda wajar orang tua menginginkan anaknya bersekolah yang memiliki kualitas bagus," ucapnya.

 

 

Ahmad Farid Fakhrullah