Ketua Fraksi PKS DPRD Kota
Bandung Iman Lestariyono mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026, di Hotel Grandia,
Bandung. Ia mengatakan, RPD ini wajib mengakomodir kebutuhan masyarakat Bandung di
masa peralihan kepemimpinan. RPJMD dengan RPD tentu tidak boleh jomplang di
masa transisi nanti. Karena bagaimanapun juga RPJMD selesai di tahun ini. Meski
ada arahan dari pemerintah pusat, Kota Bandung tetap wajib memerhatikan isu
lokal yang harus diselesaikan.
“Kita juga ada isu lokal selain
dari arahan pusat selain RPD. Ini serempak, tidak punya wali kota berarti tidak
ada RPJMD dari kepala daerah. RPD sudah ada arahan dari pusat. Tetapi kita
sebagai pemerintahan kota tetap punya isu strategis yang juga harus
dimasukkan,” ujarnya.
 |
| Iman Lestariyono |
RPD 2024-2026 yang tengah dirancang bersama ini merupakan bagian dari tahapan sosialisasi kepada publik. Kedepan, DPRD juga akan mengadakan pembahasan bersama untuk mengerucutkan program-program krusial yang bisa menjadi panduan pembangunan melintasi masa transisi.
“Kita akan lihat hal apa saja. Di
pusat ada 7 isu. Mungkin dikerucutkan menjadi 4 isu di antaranya terkait dengan
kenyamanan, SDM, ekonomi, walaupun empat tetapi sudah meliputi isu strategi
situ. Kita berharap kebersamaan dalam penganggaran ini juga bisa dimunculkan
kira-kira hal apa di 2024 ini yang harus kita kawal secara intens karena
anggota dewannya masih bertugas sampai 2024,” tuturnya.
Ia melihat perekonomian yang
dibayangi resesi 2023, tetapi secara tren sampai saat ini masih terpantau
positif. Iman berharap ada target Pemkot Bandung yang bisa diraih untuk
menambah PAD.
“Kekhasan Kota Bandung dengan
fesyen, kuliner, jasa, itu harus benar-benar diperhatikan. Karena raihan PAD
itu tidak bisa dibebankan kepada satu dinas. Jadi harus ada garapan lintas
dinas dan anggarannya juga harus ada di masing-masing. Jadi jangan sampai,
asyik sendiri. Dia punya program bagus tetapi masing-masing. Kolaborasi,
sinergitas itu harus,” ujarnya.
Politisi PKS ini pun ingin
memastikan program yang sudah baik tetap dipertahankan, walaupun mungkin
kemasannya berbeda.
“Mungkin dulu ada istilah PIPPK
untuk infrastruktur. Mungkin tidak harus itu namanya, tetapi tetap infrastruktur
menjadi hal penting untuk isu kenyamanan. Kemudian kesehatan. Kemarin ada
jaminan kesehatan melalui UHC (Universal
Health Coverage/cakupan kesehatan semesta). Bisa jadi tahun depan berbeda.
Tetapi kita berharap jangan sampai masyarakat kecil yang mau berobat menjadi
kesulitan,” katanya.
Ahmad Farid Fakhrullah
0 Komentar