Animo pengunjung Masjid Al Jabbar
yang terus membludak, tidak dibarengi infrastruktur yang menunjang, akhirnya
menimbulkan titik-titik kemacetan arus lalu lintas di kawasan Gedebage.
Menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD
Kota Bandung Khairullah, memberlakukan penghentian kunjungan dilakukan hingga
dibangunnya akses dan infrastruktur yang memadai di kawasan tersebut.
"Berdasarkan keluhan warga,
saya merekomendasikan pertama, hentikan sementara aktivitas kunjungan ke Masjid
Al Jabbar sampai fasilitas infrastruktur yang ada untuk mengakses ke Masjid itu
memadai dan tidak berdampak negatif ke masyarakat," ujar Khairullah.
 |
| Khairullah |
Politisi PKSini pun mengkritisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), yang terkesan terburu-buru dalam meresmikan Masjid Al Jabbar, tidak memperhatikan dampak negatif yang terjadi.
"Yang kedua, saya
mengusulkan adanya re-planning terhadap rencana induk Masjid Al Jabbar, kenapa?
jangan sampai kita membuat suatu bangunan, yang kita sudah prediksi, bahwa dia
akan dikunjungi atau menjadi destinasi ibadah maupun wisata, tapi kemudian
fasilitas atau infrastruktur belum terbangun menghambat kunjungan kesitu. Jadi
harus diperhatikan prioritas-prioritas pembangunannnya, supaya semuanya nyaman
dan tidak berdampak negatif pada masyarakat," ujar Khairullah.
Saat disinggung terkait anggaran,
Ia pun tak setuju jika anggaran dibebankan ke Pemerintah Kota Bandung karena
dalam rapat Badan Anggaran tidak ada pembahasan terkait Masjid Al Jabbar, Ia
menyebut penganggaran tersebut kewenangan Pemprov Jabar.
“Perhatikan anggarannya karena
bagaimana pun ini proyek strategis provinsi, tapi kalo anggarannya di bebankan
ke pemerintah kota Bandung, tidak ada pembahasan membangun infrastruktur
tersebut, kan tidak bisa cepat, ada siklusnya yaitu anggaran murni dan
perubahan, di anggaran perubahan, susah untuk menganggarkan, harusnya provinsi,” tegas Khairullah.
Ahmad Farid Fakhrullah
0 Komentar