Bandung Darurat PMKS, Fraksi PKS Lakukan Sidak ke Dinsos

 

Kota Bandung saat ini darurat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), beberapa hari yang lalu Salmiah Rambe anggota Komisi D DPRD Kota Bandung menerima laporan adanya penangkapan anak terlantar didaerah Kecamatan Arcamanik dalam kondisi tidur masih memegang lem.

Salmiah Rambe bersama Susi Sulastri anggota Komisi D DPRD Kota Bandung melakukan kunjungan ke kantor Dinas Sosial melihat kondisi anak terlantar tersebut.

Hj. Salmiah Rambe dan drg. Susi Sulastri bersama anak yang terjaring Dinsos

Salmiah mengkritisi Permensos 4 tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar, yang didalamnya terdapat aturan melakukan rehabilitasi anak terlantar selama 7 hari. Salmiah menanggapi 7 hari tersebut tidak efektif dalam merubah karakter tiap anak menjadi lebih baik.

Kondisi anak yang terjaring oleh Dinas Sosial

"Apakah itu efektif untuk merubah kebiasaan, kebiasaan sudah lama sudah mengakar, rasanya merubah karakter selama 7 hari itu tidak gampang," kata Salmiah saat melakukan kunjungan ke Dinas Sosial (Dinsos), Senin (13/6) pagi.

Hj. Salmiah Rambe dan drg. Susi Sulastri sharing bersama Dinas Sosial

Kepala UPT Pusat Kesejahteraan Sosial Hadiyan menuturkan Dinas Sosial adalah tempat menampung atau rumah singgah bagi anak terlantar dan menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial, Kota dan Kabupaten tidak memiliki kewenangan melakukan rehabilitasi.

"Sebenarnya 7 hari itu stay disini aja bu, kita itu hanya menampung hasil penjaringan di jalan, di SPM nya Kabupaten Kota tidak boleh melakukan rehabilitasi," kata Handiyan.

Susi Sulastri menilai kondisi lingkungan keluarga yang tak kondusif yang membuat anak menjadi terlantar, sehingga terjaring kembali oleh Dinsos. Ia berharap siklus tersebut tak terulang.

Politisi PKS ini pun mendorong Dinsos untuk melakukan pemantauan dan mengedukasi keluarga, agar terciptanya lingkungan yang nyaman bagi anak.

 

Ahmad Farid Fakhrullah