RUU P-KS Salahnya Dimana?

Kalo bicara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), mungkin banyak yang belum faham kenapa mesti menolaknya, Ini dapat difahami bila kata-kata yang digunakan sama terkadang maknanya berbeda.

Jadi kalo ditanya “memangnya yang mengkontra RUU ini setuju dengan kekerasan seksual?” Ya engga.

Rita Hendrawaty sedang memaparkan RUU P-KS

Masalahnya adalah kekerasan yang ada di pikiran kubu kontra RUU P-KS tidak sama dengan yang pro RUU definisikan. Seksualitas yang ada di pikiran kubu kontra RUU P-KS fahami tidak sama dengan seksualitas yang pro RUU definisikan. Itu problemnya.

“Kalo teman-teman membayangkan bahwa kekerasan seksual adalah ketika ada hubungan seksual antara suami dengan istri lalu ada kekerasan, siapa sih yang ngga setuju kalo itu harus dihapus, semua setuju. Siapa sih ngga setuju pemerkosaan harus dihukum dengan keras, semua setuju, dan kami akan mendukung hukuman paling keras bagi pelaku yang seperti itu,” kata Rita Hendrawaty Soebagja Ketua AILA Indonesia.

Masalahnya adalah didalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang didefinisikan dengan kekerasan seksual termasuk diantaranya adalah merendahkan hasrat seksual artinya kalo bicara tentang penyimpangan seksual.

“Katakanlah ada seorang laki-laki punya hasrat seksual dengan sesama laki-laki atau homoseksualitas di negara kita yang adat ketimuran dan religius, hal semacam ini kan dianggap menyimpang, nah kalo kita menyatakan hal tersebut sebagai penyimpangan, itu sudah termasuk kekerasan seksual. Ini problemnya,” ujarnya.

Ternyata kekerasan seksual bukan hanya masalah kekerasan fisik tapi kalo kita menyatakan merendahkan hasrat seksual maka itu dianggap sebagai kekerasan.

Apa ideologi dibalik RUU ini?

Dalam draft awal dikatakan bahwa termasuk cara berpakaian pun itu termasuk seksualitas ini begitu berbahaya.

“Gimana anak laki-laki kita tiba-tiba ingin mengenakan pakaian perempuan atau ketika anak perempuan kita perintahkan berhijab sementara dia ngga mau, itu sudah didefinisikan kekerasan seksual. Ini problem,”ujarnya.

Suasana saat pembahasan RUU P-KS

Jadi bisa melihat bahwa ideologi dibalik RUU ini adalah liberalisme, kebebasan, yang mereka perjuangkan adalah kebebasan seksual, dan itu kita bisa melihat lebih jelas lagi cara mendefinisikan kekerasan seksual, paling tidak di draft terakhir ada 9 macam kekerasan seksual diantaranya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.

“Apakah kita ngga setuju bahwa itu harus dihapus? Sangat setuju, tapi kenapa ada kata paksa, lalu apakah pelacuran kalo tidak paksa lalu dibolehkan? Apakah aborsi kalo ngga dipaksa berarti dibolehkan? Ini yang menjadi masalah buat kita. Kita bisa melihat ideologi,” ujarnya.

Bila menanyakan pasal yang membolehkan zina, tentu saja itu tidak ada, karena bukan itu masalahnya, tapi dari filosofi bagaimana landasan berfikirnya dan kalo dilihat RUU nya masalah agama, pancasila sama sekali tidak disebut, wajar RUU ini membawa wajah pemikiran yang sangat barat, sekuler dan liberal.

“Mungkin ada juga yang berkilah, saya pernah denger sendiri mengatakan bahwa kalo masalah zina jangan di RUU ini, ini RUU penghapusan kekerasan seksual, kalo bicara tentang perzinahan tapi di KUHP,” ujarnya.

AILA Indonesia (Aliansi Cinta Keluarga Indonesia) telah berjuang hampir 2 tahun di Mahkamah Konstitusi, meminta 3 pasal di yuridicial review, salah satu pasalnya melarang perselingkuhan, lalu AILA Indonesia ingin memperluas makna perselingkungan menjadi perzinahan karena beda perselingkuhan dan perzinahan.

“Kalo kita sudah punya pasangan lalu kita berhubungan dengan orang lain itu Namanya perselingkuhan, itu ada pasalnya di KUHP, problemnya bagaimana dan siapa yang melarang hubungan diantara dua orang yang tidak sah tapi sama-sama tidak punya pasangan, nah ini yang kita minta untuk diubah,” ujarnya

AILA Indonesia melihat kondisi dilapangan ternyata orang-orang yang menentang perubahan tersebut, yang menganggap bahwa zina adalah hak privat, adalah orang yang sama yang sekarang memasukan RUU P-KS.

“Disitulah makanya kami katakan kalau memang anda tidak pro zina kenapa anda menghalangi kami dulu?” ujarnya

Ketika di Mahkamah Konstitusi, Lembaga-lembaga yang meminta supaya yuridicial review digagalkan adalah Komnas Perempuan juga, ini masalahnya.

Jadi jelas bagi AILA Indonesia RUU ini mewakili atau merepresentasikan pemikiran sekuler dan liberal, pemikiran sesungguhnya yang tidak berasal dari ketimuran, tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, dan tentu saja bentrok dengan pemahaman agama.

Oleh karena itu AILA Indonesia mengusulkan, tidak hanya menolak tapi mengusulkan supaya jangan hanya menghapus kekerasan seksual tapi mari hapus kejahatan seksual karena ada kejahatan yang tidak menggunakan kekerasan misalnya pelacuran, meskipun tanpa kekerasan itu adalah kejahatan, perzinahan meskipun tanpa kekerasan itu adalah kejahatan.

AILA Indonesia sangat setuju kekerasan seksual untuk dihapuskan, tapi pertama jangan menggunakan paradigma barat, jangan pakai paradigma sekuler dan liberal, dan yang kedua kita lebih setuju jangan hanya kekersan seksual yang dilarang tapi juga kejahatan seksual.

“Mari menjaga Indonesia supaya lebih kondusif lagi supaya lebih bermoral, kasian anak cucu kita negeri apa yang akan kita persembahkan kepada mereka nanti, jangan-jangan kondisinya jauh menyedihkan daripada sekarang. Mudah-mudahan kita bisa menjaga Indonesia sebagai amanah dari Tuhan agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita,” pungkasnya.

(Ahmad Farid Fakhrullah)