 |
| PKS Kota Bandung |
Menanggapi adanya surat keterangan tidak mampu ((SKTM) untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang melonjak sampai 60 persen dari yang seharusnya 20 persen, Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan harusnya para lurah mengikuti arahannya untuk memverifikasi data warga miskin sampai akhir Mei.
Karena menurutnya, dokumen keterangan warga miskin dari lurah itu yang menjadi patokan. "Itu menunjukan berarti waktu proses tidak verifikasi, nah itu masalahnya. Kepada lurah yang ditemukan kelalaian akan diberi sanksi apakah itu keteledoran atau kesengajaan,"ujarnya di Gedung Serbaguna Balaikota Bandung, Kamis (2/7).
Untuk saat ini saja Polrestabes Bandung sudah menemukan 600 data yang sudah di cek terkait pemalsuan SKTM. Sementara untuk Kadisdisk Bandung melaporkan bahwa ada 1000 calon peserta didik yang mengaku miskin mundur untuk masuk lewat jalur SKTM.
Pria yang disapa Emil ini menyatakan untuk verifikasi data tersebut akan ada tim khusus berjumlah 100 orang dari Disdik Bandung dan 1800 dari polisi. Mereka semua akan terjun langsung ke lapangan.
"Semua pelanggaran harus berakhir pada satu titik, mungkin titiknya akan berakhir di tahun ini. Maka saya akan turun langsung bersama Kapolres mengecek sampai ditemukan pelanggaran,"ungkapnya.
Ditempat yang sama, Kapolrestabes Bandung Yoyol mengatakan menemukan 600 rumah permanen yang tidak layang memiliki SKTM. Rumah tersebut tersebar di 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung.
"Kami sudah menemukan 600 yang kira-kira ada pelanggarannya. Nanti kami dan dari tim Disdik Bandung akan turun sama-sama mengecek,"imbuhnya.
Yoyol juga menjelaskan akan ada hukuman 12 tahun penjara, namun ia akan melihat perannya masing-masing, apakah peran orangtua, lurah atau RT dan RW yang pertama kali memalsukan data.
"Kita liat mana yang memalsukan data. Apakah dari awal data sudah dipalsukan atau memang ditengah jalan supaya anaknya masuk ke sekolah yang dituju,"tandasnya.
0 Komentar