Jakarta (21/5) — Komisi V DPR RI menilai program konektivitas transportasi laut atau tol laut yang ditawarkan pemerintah perlu disempurnakan. Karena itu, Komisi V DPR RI membentuk Panitia Kerja Konektivitas Transportasi Laut yang akan memberikan masukan kepada pemerintah agar program konektivitas transportasi laut ini memiliki tujuan dan strategi yang jelas dalam implementasinya.
“Salah satu poin kesepakatan DPR dan pemerintah dalam Raker yang membahas tol laut, rabu malam tadi, adalah membentuk Panja Konektivitas Transportasi Laut. Panja ini nantinya akan bekerja untuk memberikan masukan sekaligus mengawasi strategi, implementasi,output, dan outcome dari konsep konektivitas laut atau tol laut itu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia, di Jakarta, Kamis (21/5).
Selain itu, kata Yudi, Komisi V juga mendorong pemerintah untuk menyempurnakan regulasi penunjang antara lain tatanan kepelabuhanan nasional, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan menentukan skala prioritas kegiatan.
“Karena program ini akan menggunakan dana APBN yang sangat besar dan waktu yang lama, maka harus ditentukan skala prioritas dan regulasinya, serta diawasi semua pihak, agar benar-benar bisa terealisasi dan hasilnya menguntungkan bagi bangsa ini,” kata Yudi
Dalam raker semalam, Komisi V dan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan juga sepakat tidak lagi menggunakan istilah 'tol laut', tapi menggantinya dengan 'konektivitas transportasi laut'. Istilah 'tol laut' dianggap rancu dan membingungkan.
Seperti diketahui, untuk mendorong dan mengembangkan infrastruktur konektivitas transportasi laut ini, pemerintah berencana membangun 24 pelabuhan feeder dan 170 pelabuhan sub feeder. Ke-24 pelabuhan feeder ini akan dibiayai oleh BUMN, yaitu PT Pelindo. Sementara pembangunan 170 pelabuhan sub feeder akan dibiayai APBN.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun 100 kapal perintis barang/penumpang sampai dengan tahun 2019. Dan untuk tahun 2015 dititikberatkan pada pembangunan 25 unit kapal perintis ukuran 2000 Gross Tonage (GT). Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 325 miliar untuk subsidi rute.
Sumber : Humas Fraksi PKS DPR RI
0 Komentar