BANDUNG, (PRLM).- Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan rencana monorel Bandung Raya ini harus masuk dalam rencana induk transportasi nasional. Rencana itu nantinya akan diterjemahkan dalam rencana induk Jabar, lalu dalam rencana induk bandung raya.
"Kita sudah komunikasi dengan jajaran perkeretaapian, saya juga akan bicara langsung dengan kementerian perhubungan. Kita menghadap agar pusat sejalan dengan daerah. Ini program inisiatif daerah yang harus seiring dan sejalan dengan pemerintah daerah sehingga harus ada izin pusat juga," katanya saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (8/7/13).
Pembagian peran antara pihak swasta Cina dengan swasta di Indonesia pun akan ditentukan kesepakatan mereka. Sedangkan pemerintah akan berperan di sektor hilir. "Ini dirancang agar pembangunannya oleh swasta lalu nanti pemerintah memfasilitasi. Contohnya dalam penghitungan tarif yang memungkinkan dibayar orang Bandung," kata Heryawan.
Pemerintah dan ekonom akan menentukan tarif dan investasi yang diperlukan. Kalau intestasi dan tarif belum sesuai dengan hitungan pengembalian modal dalam jangka tertentu, pemerintah akan melakukan pola subsidi. "Kalau tarif cocok tidak perlu subsidi. Kalau semuanya sudah sesuai, saya berharap tidak perlu ada pola subsidi," kata Heryawan.
Selain itu, lingkungan juga akan diperhatikan dalam pembangunan monorel. Heryawan memastikan, pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk monorel jauh lebih sedikit dibanding pembangunan jalan tol. Soalnya pembangunan monorel hanya membutuhkan spot tertentu sehingga area sekitarnya tidak perlu beralih fungsi.
"Kalau ini nanti ada pembebasan lahan juga hanya sedikit karena hanya untuk tiang-tiang. Kalau pun masuk ke sawah, yang dibebaskan hanya spot tertentu saja tetapi sawahnya tetap berfungsi sebagai sawah. Berapa angka investasi,kebutuhan tiang, lokasinya, jalur pasti, dan spot yang digunakan akan ditentukan tim," kata Heryawan. (A-199/A-108)***
0 Komentar