Pembangunan Harus Terasa di Dompet dan Dapur Rakyat Eko Kurnianto Soroti LKPJ Wali Kota Bandung 2025

 Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto W, melontarkan kritik tajam terhadap LKPJ Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025. Ia menilai capaian pemerintah kota yang terlihat baik secara statistik belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto W, S.T., M.PMat.

Dalam pembahasan LKPJ, Eko menyoroti pelaksanaan Misi 1 Pemerintah Kota Bandung yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup warga. Meski serapan anggaran mencapai 96,93 persen, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak menjadi alasan untuk berpuas diri.

“Angka IPM boleh naik, tapi kalau ketimpangan (Gini Ratio) sudah di level 0,420, itu lampu kuning. Artinya, pembangunan belum dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Eko, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya terlihat dari indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari warga.

Sorotan Tiga Sektor Utama

Eko mengajukan sejumlah rekomendasi strategis yang difokuskan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, serta pemukiman dan infrastruktur.

1. Pendidikan: Dorong Pemerataan Akses

Ia menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kota Bandung. Pemerintah didorong untuk mempercepat pembangunan sekolah di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan, serta meningkatkan kompetensi guru baik di sekolah negeri maupun swasta.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru dan integrasi etika digital dalam kurikulum dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan relevan dengan perkembangan zaman.

2. Kesehatan: Tingkatkan Layanan Berbasis Komunitas

Di sektor kesehatan, Eko mendorong transformasi fungsi Puskesmas menjadi pusat pencegahan penyakit, bukan sekadar layanan pengobatan. Ia juga mengusulkan digitalisasi rekam medis yang terintegrasi serta penempatan dokter spesialis dasar di Puskesmas guna mempermudah akses layanan kesehatan.

Validasi data penerima bantuan iuran BPJS juga menjadi perhatian, agar subsidi pemerintah tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Infrastruktur: Fokus pada Solusi Berkelanjutan

Dalam bidang infrastruktur, Eko meminta Pemerintah Kota Bandung mengedepankan pendekatan berbasis data dalam penanganan masalah kota, termasuk banjir dan penataan kabel di ruang publik.

Ia mengusulkan penerapan konsep sponge city sebagai solusi pengelolaan air hujan, serta audit teknis di wilayah rawan banjir seperti Pasteur dan Gedebage agar penanganan lebih tepat dan berkelanjutan.

Tekankan Dampak Nyata Anggaran

Menutup pernyataannya, Eko menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“APBD harus benar-benar bekerja untuk rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak pada kesejahteraan dan kualitas hidup warga,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka sehari-hari.