EKO KURNIANTO W SOROTI LKPJ WALI KOTA BANDUNG 2025: "PEMBANGUNAN HARUS TERASA DI DOMPET DAN DAPUR RAKYAT"

 Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto W, memberikan catatan kritis dan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025. Sorotan utama diarahkan pada capaian Misi 1 Wali Kota Bandung, yakni mewujudkan kualitas hidup warga Bandung yang unggul.

Meski angka-angka capaian Pemerintah Kota Bandung secara statistik tampak "cantik" dengan serapan anggaran mencapai 96,93% Eko mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan rata-rata yang menutupi realitas di lapangan.

"Angka IPM boleh naik, tapi kalau ketimpangan (Gini Ratio) kita sudah di level 0,420, itu namanya lampu kuning! Pembangunan harus inklusif, bukan cuma dinikmati kelompok atas saja."

Anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto W, S.T., M.PMat.

Dalam rekomendasinya kepada Pemerintah Kota Bandung, Eko menyoroti tiga sektor fundamental yang menyentuh langsung kehidupan warga:

1. Pendidikan: Stop Favoritisme, Saatnya Kualitas Merata

Eko menekankan bahwa pendidikan bukan semata-mata soal skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, melainkan menyangkut pemerataan akses bagi seluruh warga. Beberapa poin rekomendasi yang disampaikan:

·    Percepatan pembangunan sekolah dan ruang kelas baru di wilayah Blank Spot Sekolah;

·    Pelatihan (upskilling) guru sekolah negeri dan swasta, guna menghapus dikotomi "sekolah favorit";

·    Peningkatan honorarium guru agar layak dan sesuai kemampuan APBD; serta

·   Integrasi etika digital dalam kurikulum agar siswa tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dalam dunia digital.

            2. Kesehatan: Tidak Boleh Ada Standar Ganda dalam Pelayanan

Eko mendorong transformasi Puskesmas agar tidak sekadar menjadi tempat kuratif, melainkan pusat pencegahan penyakit berbasis komunitas. Rekomendasi yang diajukan meliputi:

·     Digitalisasi rekam medis yang terintegrasi antar Puskesmas dan RSUD demi kemudahan layanan bagi warga;

·   Penempatan dokter spesialis dasar (Anak, Kandungan/Obgyn, dan Bedah) di Puskesmas guna meminimalkan rujukan yang berbelit; serta

·    Validasi dan pembersihan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS agar subsidi benar-benar tepat sasaran bagi warga tidak mampu.

            3. Pemukiman & Infrastruktur: Bandung Bebas Banjir dan Kabel Semrawut

Di bidang infrastruktur, Eko meminta Pemkot bergeser dari pendekatan pembangunan fisik konvensional menuju tata kelola berbasis data. Rekomendasi spesifik yang disampaikan antara lain:

·    Penerapan konsep Sponge City dengan mengalihfungsikan lapangan atau taman menjadi kolam retensi kering (dry pond) sebagai solusi parkir air saat hujan deras;

·      Penertiban kabel semrawut di ruang publik sebagai bagian dari visi Bandung menuju kota kelas dunia; serta

·     Audit teknis di titik-titik rawan banjir kronis seperti kawasan Pasteur dan Gedebage agar penanganan dilakukan secara akurat, bukan sekadar tambal sulam.

Menutup pernyataannya, Eko menegaskan pentingnya setiap rupiah anggaran daerah memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

"Kita ingin APBD itu 'bekerja' untuk rakyat, bukan cuma parkir di kas daerah. Setiap rupiah harus punya nilai kemanusiaan dan bikin warga makin sejahtera." Eko Kurnianto W.